Ketua Umum DPP Formasi: Sudahi Masa Transisi!

Jumat, 15 Oktober 2004
Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (DPP Formasi) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) awal bulan ini. Acara bertajuk "Pemilu 2004 dan Masa Depan Supremasi Hukum" ini dibuka Menteri Agama RI, Prof Dr H Said Agil Husein al-Munawar. Pada kesempatan ini, sekaligus dilakukan kegiatan diskusi dan seminar yang membahas berbagai persoalan aktual bangsa di bidang hukum, politik maupun agama.

Rakornas yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, 10 - 13 September 2004 ini menghasilkan keputusan penting baik internal maupun eksternal. Di bidang internal, disebutkan bahwa Rakornas mendesak kepada DPD FORMASI seluruh Indonesia untuk mengkaji diskurus fakultas profesi bagi Fakultas Syri'ah untuk dibawa dalam lokakarya nasional.

Sedangkan untuk bidang eksternal, khususnya politik nasional, momentum Pemilu 2004 perlu dimanfaatlkan guna menyudahi proses transisi. "Selama ini elit begitu gemar mengusung wacana transisi, lacurnya hal tersebut dijadikan dalih pembenar untuk melakukan tindakan yang tidak tepat dalam berbangsa dan bernegara" demikian ditegaskan Ketua Umum DPP Formasi, Rahmat Ferdian Andi R.

Bertempat di Wisma Syahida Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menag dalam sambutannya mengharapkan agar Rakornas dapat menghasilkan butir-butir pemikiran dan rumusan-rumusan yang bermanfaat baik untuk kepentingan intern organsisasi maupun kepentingan masyarakat luas."Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor pembangunan bangsa pada masa datang, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang keagamaan," ujar Menteri.

Rakornas dihadiri seluruh pengurus DPP/DPD/DPC Formasi se-Indonesia dan diawali dengan sesi seminar bertema "Menakar Komitmen Bersama dalam Penegakan Supremasi Hukum". Tampil sebagai pembicara antara lain Sjahruddin Rasul, wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Setya Arinanto, dan Tisnaya I Kartakasuma (Masyarakat Advokasi untuk Konstitusi Baru Indonesia).

Korupsi menjadi momok dalam proses berbangsa dan bernegara, terlebih dalam menuntaskan agenda supremasi hukum yang masih dalam titik nadir. "Terdapat fenomena saat ini, korupsi telah menjadi tren sehingga kita sebut dengan korupsi jamaah," demikian diungkapkan pengajar fakultas hukum UI, Setya Arinanto.

Di samping membahas tema supremasi hukum, persoalan Fakultas Syari'ah menjadi sorotan penting dalam agenda Rakornas DPP Formasi. Hal tersebut tercermin dalam sesi seminar kedua "Menggali Akar Sejarah Syariah Peluang Menjadi Fakultas Profesi" dengan menghadirkan Prof Dr M Amin Summa MA SH (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Dr Taufikurrahman MPd (Ketua Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Madura).
Taufikurrahman menegaskan, orientasi profesionalisme menjadi sebuah paradigma yang harus segera diambil oleh Fakultas Syariah guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar siap pakai, "Dengan beragam peluang di depan, menjadi keniscayaan bagi Fakultas Syari'ah untuk berorientasi profesional," tegas Ketua Jurusan Syariah yang semasa kuliah menjadi aktivis PMII ini.

Selain itu dia menambahkan agar hendaknya STAIN, IAIN, maupun UIN sebagai suatu institusi Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus mempersembahkan lulusan terbaik (excellent outcomes) bagi kemanfaatan masyarakat penggunanya. Hal itu dapat dicapai jika lulusan PTAI menggariskan capaian kualitas bagi para calon lulusannya dengan competence based grad dan memiliki competitive advantage. Oleh karena itu, prasyarat yang perlu mendapat perhatian utama, khusus bagi penyelenggara dan/atau pengelola PTAI, adalah penataan paradigma institusional. Pengelola Fakultas Syariah, tidak terkecuali ada dalam sistem ini.

Fakultas Syariah, lanjut Taufikurrahman, saat ini masih dipandang oleh para pakar manajemen pendidikan tinggi sebagai lembaga yang masih menerapkan paradigma lama. Paradigma yang dimaksud adalah memposisikan perguruan tinggi sebagai traditional governance dan bukan sebagai good corporate governance. "Menjadikan syariah sebagai fakultas profesi, merupakan perubahan paradigmatik dari traditional governance yang ditransformasi pada good corporate governance," ungkapnya. Untuk itu diperlukan kemantapan pada jati diri keilmuan. Jati diri itulah yang akan mengantarkan Fakultas Syariah menjadi fakultas pofesional.

Menurutnya, telah jamak diketahui umum bahwa mahasiswa Syariah dididik di PTAI untuk menekuni bidang ilmu yang berkaitan erat dengan pemahaman performansi dan kinerja hakim agama, advokat, ahli falak, dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah pada KUA). Sementara untuk memiliki keahlian akademik bagi mereka (khusus bagi mahasiswa yang berminat menjadi akademisi atau ilmuwan) masih dipersyaratkan untuk menempuh studi lanjut, sekurang-kurangnya pada level magister.

Oleh karena itu, lanjut Taufik, dapat dipahami bahwa sudah saatnya Fakultas Syariah "mendeklarasikan diri" sebagai fakultas profesi, yaitu institusi yang memprioritaskan orientasi dan kompetensi profesional dalam mendidik para mahasiswa dengan tanpa menghilangkan esensi dan kompetensi akademiknya. (yus)

Ajakan Jadi Antek Soharto, Upaya Pembodohan dan Menyesatkan

Jakarta, gusdurnet

Calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, Bara Hasibuan menilai ajakan Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) R Hartono kepada masyarakat Yogyakarta untuk menjadi antek Soeharto adalah cermin kegagalan Megawati dalam mencegah kembalinya rezim Orde Baru ke panggung kekuasaan."Pemerintahan Megawati seharusnya bisa menangkal bahaya laten Orba yang terus saja merongrong dan upaya pembodohan rakyat," kata Bara Hasibuan di Jakarta seperti diberitakan Kompas, Selasa (16/3/2004).

Menurut Bara apa yang disampaikan R Hartono tersebut menunjukkan bahwa rezim Orba sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan jika rakyat tidak jeli melihatnya."Rakyat harus membuka mata dengan segala antek-antek Soeharto dan menolak segala bentuk ajakan menyesatkan," kata Bara.

Dalam kampanye PKPB yang dilaksanakan di Graha Sabina Vidi, Sleman Yogyakarta (14/3/2004), R Hartono dengan tegas mengajak masyarakat Ygyakarta untuk menjadi antek Soeharto., "Kalau merasa orang Yogya, dan bangga dengan Yogya-nya, marilah menjadi antek Soeharto," kata Hartono.

Hal senada disampaikan aktivis mahasiswa dari Forum Mahasiswa Syari’ah Se Indonesia (FORMASI), Rahmat Ferdian AR menyatakan bahwa rakyat harus cerdas dan tidak mudah dipengaruhi ajakan-ajakan semacam itu,”Sekarang ini ada upaya untuk memutar kembali memori lama, untuk menarik simpati rakyat,” kata Ferdian kepada gusdur.net di Jakarta.

Meski begitu, Aktivis PMII tersebut, yakin ajakan semacam itu tidak akan begitu saja diikuti oleh rakyat, meskipun dia tidak menyangkal bahwa ada sebagian kecil rakyat yang menginginkan rezim Orde Baru kembali. Oleh karena itu, menurut Ferdian, harus ada konsolidasi kekuatan prodemokrasi untuk mencerdaskan rakyat agar tidak mudah dibodohi.

© 2005, GusDur.Net, All Rights ReservedDesign by Blue Angel

Ironi Medali Demokrasi

R Ferdian Andi R dan Ahluwalia
Selasa, 13 November 2007
INNChannels, Jakarta- Inilah ironi medali demokrasi di negeri kita. Meski mendapat apresiasi dari dunia internasional, setelah satu dekade berjalan demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru ternyata belum juga mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tak dapat disangkal, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang dipilih secara demokratis mendapat mandat yang sangat besar dari rakyat. ‘’Mandat rakyat itu bermuara pada kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan sosial,’’ kata Yudi Latif PhD, Direktur Reform Institute Jakarta kepada INNChannels, Selasa (13/11).

Penghargaan Lembaga International Assosiation of Political Consultant (IAPC) untuk Indonesia yang Senin (12/11) diterima Presiden SBY, menurut Yudi, haruslah dibarengi dengan kerja nyata yang berujung pada meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat.
Penghargaan dan anugerah ''The Democracy Medal Award'' atas keberhasilan Indonesia ini adalah bukti kesuksesan rakyat melaksanakan sistem demokrasi dengan baik. ‘’Hal ini semestinya jadi pendorong bagi pemerintah, parpol, civil society, dan elite reformasi untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Bukan malah sebaliknya’’ ungkap Yudi, mantan wakil rektor Universitas Paramadina.

Pemerintahan SBY-JK mengusung kompleksitas masalah ekonomi dan sosial yang relatif berat dari para pendahulunya. Beban utang yang diwariskan pemerintah pendahulu kepada SBY-JK mencapai US$150 miliar, terdiri atas utang luar negeri dan domestik. Belum lagi masalah kemiskinan yang melanda lebih dari 100 juta jiwa sebagaimana data yang dilansir Bank Dunia dan masalah kepastian hukum yang masih menjadi kendala bagi tegaknya keadilan di Indonesia.
‘’Rakyat menginginkan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Ini tantangan berat,’’ kata pengamat politik dari Univeritsa Airlangga (Unair) Surabaya Daniel Sparingga PhD. Bagi Daniel, apresiasi atas prestasi Indonesia ini adalah sebuah kewajaran. Menjadi tidak wajar jika apresiasi atas prestasi itu tidak diimbangi dengan kerja dan hasil nyata.

Dengan kata lain, prestasi hanyalah aspek matematis yang tidak substantif. Secara matematis, nilainya sudah bagus. Sayangnya, dalam pelaksanaannya dengan indikator meningkatnya kesejahteraan rakyat, belum sebagus nilainya.

Serti itulah gambaran umum tentang korelasi demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam konteks ini, Wapres M. Jusuf Kalla bahkan sering mengingatkan bahwa demokrasi harus bisa mensejahterakan rakyat. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan kekecewaan rakyat. Ujung-ujungnya, demokrasi bisa saja dinilai tak bermanfaat oleh rakyat.
Daniel Sparingga mengakui, dalam tinjauan pelaksanaan sistem demokrasi, Indonesia jauh lebih maju dari 10 tahun lalu. Tapi, sukses demokrasi tak sebanding lurus dengan sukses kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya. Ada yang salah?

Daniel, yang juga dosen politik Unair, mengakui pasti ada yang kurang dalam melaksanakan demokrasi. Tapi, hal itu tak boleh mengurangi semangat publik berdemokrasi.
Daniel menyambut positif penghargaan dunia internasional. “Penghargaan itu untuk mendorong demokrasi ke depan walaupun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui,” katanya kepada INNChannels. Di mata Daniel, makna demokrasi bisa berdimensi sebagai tujuan, sebagai cara maupun prinsip. “Masing-masing dimensi akan memberi efek,” jelasnya.

Tapi, sekali lagi, itulah ironi demokrasi. Seperti kata pengamat ekonomi Iman Sugema PhD dari Indef dan IPB, demokrasi dan ekonomi adalah sesuatu yang berbeda. “Demokrasi dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat itu merupakan dua hal yang berbeda,” tegas Iman, yang juga dosen Universitas Paramadina, kepada INNChannels menanggapi penganugerahan medali demokrasi untuk Indonesia. Menurutnya, bangsa yang demokratis belum tentu rakyatnya sejahtera. Demikian pula sebaliknya

Politik Paripurna "Si Moncong Putih"?

R Ferdian Andi R

INNchannels, Jakarta — Pengalaman adalah guru paling bijak. PDI Perjuangan tampaknya paham betul makna pameo ini. Melalui iklan layanan masyarakat, parpol wong cilik ini mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat jilid II. Isinya tak lain soal kinerja Fraksi PDIP di DPR.

Melalui “Laporan Kepada Rakyat”, parpol berlambang moncong putih ini seakan ingin membuktikan bahwa pimpinan dan kadernya telah bekerja untuk rakyat. “Kami ingin menunjukkan kepada rakyat, PDIP adalah partai oposisi yang bukan hanya asal bunyi dan asal beda,” tegas Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDIP, kepada INNChannels, Rabu (14/11) siang.
Dua hal mendasar yang menjadi sorotan PDIP, yaitu semua aspek kebijakan pemerintah dan apakah kebijakan pemerintah itu berpihak kepada rakyat atau tidak.
Bukan baru kali ini PDIP melancarkan inovasi politik. Sebelumnya, parpol berideologi nasionalis ini mendirikan sayap organisasi, Baitul Muslimin Indonesia (BMI), sebagai wadah konstituennya yang beragama Islam.

Sejauh mana efektivitas gerakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri dalam menyongsong sukses Pemilu 2009? Sukses pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Oktober lalu, PDIP menempati posisi pertama dengan perolehan suara 20%. Padahal, Juli, PDI-P hanya meraih 17% suara.

“Dalam survei kami, perolehan suara PDIP cukup fluktuatif. Kadang mengungguli Partai Golkar, kadang juga di bawah Partai Golkar,” kata Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepada INNchannels.

Dalam laporan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, Maret lalu, PDIP unggul di kota dan desa dengan banyaknya dukungan pemilih beragama Islam dan Kristen. Hal serupa terjadi pada pemilih di Jawa dan di luar Jawa. Khusus di kalangan suku Sunda, PDIP kalah dari Golkar. Di kategori pendidikan, PDIP unggul jumlah pemilih berpendidikan rendah, tapi kalah dari Partai Demokrat dalam jumlah pemilih berpendidikan perguruan tinggi.
“Laporan melalui media massa lebih menyasar pada pemilih kelas menengah yang memang minim dimiliki PDIP,” tegas Saiful. Di mata Saiful, pengumuman kinerja Fraksi PDIP kepada publik merupakan tradisi baru dalam kehidupan politik di Tanah Air.

Menurut hasil survei tentang pilihan pemilih terhadap partai politik, perolehan suara PDIP cenderung meningkat. Hasil yang hampir sama terjadi pula dalam survei pemilih terhadap pemilihan presiden. Popularitas Megawati dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Pada riset Oktober 2006, Megawati meraih 18,3% suara, Desember 17,4%, dan Maret 2007 memperoleh 25,5%. Menariknya, naiknya popularitas Megawati secara simetris terkerek seiring dengan turunnya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini presiden.
Apakah pencapaian perolehan partai politik berbanding lurus dengan pencapaian popularitas Megawati? "PDIP selama ini tidak satu paket dalam mengusung dua agenda sekaligus pada pemilu 2009,” tegas Saiful.

Lebih lanjut Saiful mengatakan kinerja PDIP selama ini secara internal mungkin berdampak positif bagi kekompakan partai. ”Tapi, untuk menuju sukses Pilpres, PDIP harus bekerja lebih keras karena modal Pilpres tidak cukup hanya solid di internal,” tandasnya.
Meski begitu, elite dan kader PDIP beranggapan lain. Berbagai gerakanyang dilakukan selama ini adalah satu paket untuk sukses pemilu legislatif dan pemilu presiden. ”Yang kami lakukan selama ini ya satu paket, yaitu untuk sukses pemilu legislatif dan presiden, karena satu sama lain saling berkaitan,” kata Tjahjo.

Langkah inovatif PDIP lambat laun menunjukkan hasil. Indikasinya, hasil lembaga survei menunjukkan trend positif. Tapi, di sisi lain PDIP, juga harus bekerja lebih keras untuk mengecap sukses dua hajatan lima tahunan pada 2009.

Trend popularitas Megawati yang masih di bawah SBY harus menjadi pemantik semangat para kader PDIP untuk memoles figur capresnya. Karena pelaksanaan pemilu masih dua tahun lagi, performa Si Moncong Putih yang belum paripurna itu memang harus terus diuji.

Persahabatan Berbasis Kaliwates

Mengenang Memori Kaliwates, Mengukir Cerita Jakarta. Demikian tema dalam "Halal bihalal dan Reuni Keluarga Besar Alumnus MAPK/MAK Jember-Jakarta". Ya, reuni dan halal bihalal kali pertama yang relatif 'agak mahal'. Bukan mahalnya harga iurannya, tapi mahal maknanya.

Terus terang, saya pengagum term 'silaturahim'. Di sini saya sangat kagum dengan konsep usungan Muhammad tersebut. Dan sebaliknya, saya sama sekali tak respek dengan orang yang sama sekali tak mengagungkan silatruhim. Kesannya norak atau ekstrim, tapi saya dapat menikmati arti penting silaturhim. Mahalnya halal bihalal kemarin juga karena berlokasi di Jakarta. Kenapa? Ya, karena di Jakarta silaturhim sangat mahal. Bisa ber'muwajahah' adalah point sangat mahal di Jakarta. Sangat susah memanaj waktu, itu salah satu membuat mahalnya waktu di Jakarta.

Halal bihalal para alumnus MAPK/MAK Jember terasa spesial. Kami mengenang kala itu di asrama Kaliwates, Jember. Sekedar informasi, MAPK-MAK adalah program yang digagas alm. Munawir Syadzali, dengan merekrut lulusan 10 besar MTs se-Indonesia. Singkatnya, konon kami adalah produk sekolah gratis dan murid pilihan.

Halal bihalal serasa bermakna dalam, selain menjadikan kaliwates sebagai pijakan untuk bergerak, kami juga menggagas Baitul Maal waTamwil (BMT) Orgamasus. Semoga niat amal baik ini selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amien.

Presiden Republik Cinta

Dewa 19, adalah band pertama kali yang saya kenal. Pertama kali pula saya jatuh cinta dengan musik, khususnya musik dalam negeri. Ya, saat kelas dua SMA (th 1997), Dewa 19 (formasi Ari Lasso sebagai Voc) manggung di GOR Kaliwates, Jember.

Kebetulan, karib saya, Lukman Hakim mengajak untuk menonton konser Dewa 19. Ajakan Lukman saya kabulkan. Menariknya, nonton konser Dewa 19 yang kali pertama itu, pertama kali juga saya 'membobol' tempat konser, alias tidak membeli karcis. Bodohnya lagi, perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Saya tidak tahu lagi, berapa konser yang saya tonton tanpa merogoh kocek. (maaf mas-mba panitia ya. kebanyakan panitia dari senat mahasiswa Univ Jember).

Pengalaman paling buruk, dan terakhir kali di Jember, saat pementasan Jamrud. Kebetulan kala itu, persis habis pelulusan SMA. Dengan semangat kegembirian pelulusan SMA, saya dan kawan-kawan mengulangi kebiasaan buruk, 'mbobol tempat konser'. Apesnya, tempat yang biasa kami lewati (teralis besi di gor kita cabuti, agar bisa masuk badan kita) ternyata di bawahnya sudah bersiap-siap para aparat keamanan. Nampaknya 'gerakan' saya dkk terendus panitia. Al hasil, kami di'arak' para polisi keliling booth GOR sambil jongkok. Malunya minta ampun. Untungnya, saat itu masih belum dimulai konser sehingga para penonton masih belum banyak. Untungnya lagi, hari itu adalah hari terakhir di sekolah, pikiran kami saat itu " bila pun ketemu para guru dan kawan, tidak bakal ketemu lagi kok". he,he

Berkat hobi mbrobos tadi, saya mulai berkenalan dengan band-band tanah air. tak terkecuali Dewa 19 menjadi band favorit. Setiap pemberitaan tentang Dewa 19 dan personilnya, tak pernah luput saya pelototi. Singkat cerita, awal menginjakkan kaki di Jakarta, saya langsung hunting nomor Ahmad Dhani (pentolan Dewa19). Singkatnya, saya dapat menghubungi langsung ybs. Surprise dan bangga juga. Sekadar informasi, saat itu Dewa 19 mengalami kevakuman alias tidak seheboh saat ini.

Hubungan saya dengan Dhani terus terjalin. Tidak hanya dengan Dhani, hubungan juga merembet dengan salah satu 'mentor spritual'nya, Ustadz Hasan. Ia juga saya daulat menjadi 'guru spritual'. Terus terang, awal menginjakkan kaki di Jakarta, nuansa spritual dalam diri terasa kering. Ungkapan yang khas dan selalu teringat dari Ust Hasan adalah "temukan Aku". Hubungan semakin menunjukkan titik kulminasi, puncaknya saat Dhani 'dikeroyok' laskar Islam, Front Pembela Islam (FPI) atas kasus kaligrafi, saya dan beberapa kawan sempat 'mengadvokasi' Dhani.

Foto di atas diambil saat saya berkunjung di cafe milik Dhani; The Rock Cafe. Saat itu Dhani sempat berujar "Lek wis mari ngombe bir terus ngombe banyu putih, dadine halal,(kalau minum bir tapi kemudian minum air putih jadinya halal hukumnya)" katanya sambil mengatakan, bahwa pernyataan tersebut dari sahabat nabi Umar Ibnu al-Khathhab. wallahu a'lam.

Ala kulli haal, Dhani yang fenomenal dalam beberapa hal, patut menjadi inspirasi. Setidaknya 'anak kampung' yang kini menjadi 'PRESIDEN REPUBLIK CINTA'! Salute!

Harakiri Politik Sutiyoso?

R Ferdian Andi R

INNChannels, Jakarta — Baru sebulan kasak-kusuk sebagai calon presiden, Sutiyoso, mantan Gubernur DKI, mulai diusik “borok”-nya. Mabes Polri berencana memanggil Sutiyoso dalam kasus busway untuk diminta keterangan. Situasi ini, setidaknya menjadikan roadshow politiknya di berbagai daerah menghadapi “cubitan dan ganjalan” dari pihak yang berwajib.
Bila me-review komentar para politisi menanggapi pencalonan Sutiyoso, sebagian besar menyimpulkan pencalonan mantan Gubernur DKI tersebut terlalu pagi. Wapres M Jusuf Kalla pernah mengingatkan kepada siapa pun yang berkeinginan menjadi presiden, sebaiknya tidak terlalu dini untuk mencalonkan diri, karena ini membuka peluang bagi musuh politik untuk membuka kejelekan dan aibnya. Apakah Sutiyoso dalam kondisi “harakiri” politik semacam ini?
Meski pihak Mabes Polri menegaskan kasus busway tidak ada unsur politik, namun Sutiyoso yakin dirinya mulai menjadi korban pembunuhan karakter dalam rangka pencalonan dirinya sebagai presiden RI pada 2009 mendatang. “Jadi, dari mana ceritanya saya dituduh macam-macam? Ini namanya pembunuhan karakter! Kenapa saya yang menjadi sasaran?” katanya Minggu (11/11) kepada INNChannels.
Namun pihak Mabes Polri membantah tuduhan Sutiyoso. Melalui Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen (Pol) Sisno Adiwinoto mengatakan rencana pemeriksaan terhadap Sutiyoso murni dalam konteks hukum. “Jadi dasar pemanggilan mantan Gubernur DKI Jakarta karena terkesan memaksakan penyelesaian proyek busway. Kami akan kejar. Karena (di balik itu) ada kepentingan tertentu,” katanya.
Saling bantah dan tuding kini tengah terjadi. Bila merunut kembali, kasus hukum busway memang telah memakan korban. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Rustam Effendi, menjadi terpidana kasus korupsi busway periode 2003-2004 yang merugikan negara sebesar Rp 10,521 miliar. Selain Rustam, Ketua Panitia Pengadaan Busway, Sylvira Ananda, serta Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama (AUB), Budhi Santoso, juga menjadi pesakitan imbas korupsi busway.
Kini, busway semakin populer. Selain sedang merepotkan warga Jakarta karena membuat macet, juga nampaknya jadi isu yang cukup seksi bagi politisi Tanah Air. Tak urung, tokoh selevel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut sibuk mengurusi proyek armada massal Jakarta, dengan memanggil Gubernur DKI Fauzi Bowo. Sebegitu seksikah proyek busway bagi politisi?
Mohammad Qodari, Direktur Eksekutif Barometer, kepada INNChannels, Senin (12/11) siang mengatakan rencana pemanggilan Sutiyoso oleh pihak Mabes Polri bila dilihat dalam konteks politik jelas akan berimplikasi positif sekaligus negatif. “Jika Sutiyoso bersalah maka akan negatif, namun jika Sutiyoso tidak terbukti korupsi maka akan berdampak positif,” katanya.
Qodari tidak menampik bila kini Sutiyoso sedang dalam posisi harakiri politik. “Siapa pun yang mau menjadi pejabat publik atau capres harus siap dengan segala macam risiko” tegasnya. Namun Qodari mengingatkan, bila Mabes Polri benar-benar memeriksa Sutiyoso, itu bukan karena penilaian bahwa proyek busway gagal, namun melalui mekanisme hukum.
Sedikit berbeda pendapat yang disampaikan oleh Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Menurut dia, bila memang terjadi persoalan, kenapa tidak dilakukan pada saat Sutiyoso masih mejabat sebagai Gubernur DKI. “Seharusnya kalau menyangkut masalah hukum, kenapa tidak di saat-saat dia menjabat? Karena semua orang di mata hukum kan sama,” tegasnya.
Dia mempertanyakan apakah rencana pemeriksaan memang murni penyidikan hukum atau karena dia mencalonkan diri sebagai presiden.
Bila menengok kembali pada kontestan Pilpres 2004 lalu, hampir semua kandidat ditertpa isu miring. Seperti Wiranto yang disibukkan dengan isu pelanggaran HAM di Timor Timur, SBY dengan kasus 27 Juli 1996, serta Megawati yang kini diseret oleh skandal VLCC oleh pembantunya, Laksamana Sukardi.
Sistem politik dan hukum di Indonesia memang masih belum proporsional. Tak jarang kasus politik masuk ranah hukum, dan sebaliknya. Hingga publik sulit mengidentifikasi antar kedua hal tersebut. Peristiwa Sutiyoso dapat menjadi amatan dan pelajaran bagi mereka yang berniat menjadi presiden RI 2009. Pilihan waktu pendeklarasian seakan menjadi faktor penting “kemenangan” pemilu. Bagi Sutiyoso, kasus busway seperti pisau bermata dua: Bisa menjerumuskannya atau mensukseskannya. Kita lihat saja

Bersama Wapres Hamzah Haz

Foto ketika diterima oleh Wakil Presiden RI, Dr (Hc) Hamzah Haz di Istana Wakli Presiden, 8 Oktober 2003. Audiensi saat menjelang Rakernas dan Pelantikan DPP FORMASI 2003-2005, "Pribumisasi Syariat Islam di Indonesia".