Ironi Medali Demokrasi

R Ferdian Andi R dan Ahluwalia
Selasa, 13 November 2007
INNChannels, Jakarta- Inilah ironi medali demokrasi di negeri kita. Meski mendapat apresiasi dari dunia internasional, setelah satu dekade berjalan demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru ternyata belum juga mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tak dapat disangkal, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang dipilih secara demokratis mendapat mandat yang sangat besar dari rakyat. ‘’Mandat rakyat itu bermuara pada kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan sosial,’’ kata Yudi Latif PhD, Direktur Reform Institute Jakarta kepada INNChannels, Selasa (13/11).

Penghargaan Lembaga International Assosiation of Political Consultant (IAPC) untuk Indonesia yang Senin (12/11) diterima Presiden SBY, menurut Yudi, haruslah dibarengi dengan kerja nyata yang berujung pada meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat.
Penghargaan dan anugerah ''The Democracy Medal Award'' atas keberhasilan Indonesia ini adalah bukti kesuksesan rakyat melaksanakan sistem demokrasi dengan baik. ‘’Hal ini semestinya jadi pendorong bagi pemerintah, parpol, civil society, dan elite reformasi untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Bukan malah sebaliknya’’ ungkap Yudi, mantan wakil rektor Universitas Paramadina.

Pemerintahan SBY-JK mengusung kompleksitas masalah ekonomi dan sosial yang relatif berat dari para pendahulunya. Beban utang yang diwariskan pemerintah pendahulu kepada SBY-JK mencapai US$150 miliar, terdiri atas utang luar negeri dan domestik. Belum lagi masalah kemiskinan yang melanda lebih dari 100 juta jiwa sebagaimana data yang dilansir Bank Dunia dan masalah kepastian hukum yang masih menjadi kendala bagi tegaknya keadilan di Indonesia.
‘’Rakyat menginginkan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Ini tantangan berat,’’ kata pengamat politik dari Univeritsa Airlangga (Unair) Surabaya Daniel Sparingga PhD. Bagi Daniel, apresiasi atas prestasi Indonesia ini adalah sebuah kewajaran. Menjadi tidak wajar jika apresiasi atas prestasi itu tidak diimbangi dengan kerja dan hasil nyata.

Dengan kata lain, prestasi hanyalah aspek matematis yang tidak substantif. Secara matematis, nilainya sudah bagus. Sayangnya, dalam pelaksanaannya dengan indikator meningkatnya kesejahteraan rakyat, belum sebagus nilainya.

Serti itulah gambaran umum tentang korelasi demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam konteks ini, Wapres M. Jusuf Kalla bahkan sering mengingatkan bahwa demokrasi harus bisa mensejahterakan rakyat. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan kekecewaan rakyat. Ujung-ujungnya, demokrasi bisa saja dinilai tak bermanfaat oleh rakyat.
Daniel Sparingga mengakui, dalam tinjauan pelaksanaan sistem demokrasi, Indonesia jauh lebih maju dari 10 tahun lalu. Tapi, sukses demokrasi tak sebanding lurus dengan sukses kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya. Ada yang salah?

Daniel, yang juga dosen politik Unair, mengakui pasti ada yang kurang dalam melaksanakan demokrasi. Tapi, hal itu tak boleh mengurangi semangat publik berdemokrasi.
Daniel menyambut positif penghargaan dunia internasional. “Penghargaan itu untuk mendorong demokrasi ke depan walaupun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui,” katanya kepada INNChannels. Di mata Daniel, makna demokrasi bisa berdimensi sebagai tujuan, sebagai cara maupun prinsip. “Masing-masing dimensi akan memberi efek,” jelasnya.

Tapi, sekali lagi, itulah ironi demokrasi. Seperti kata pengamat ekonomi Iman Sugema PhD dari Indef dan IPB, demokrasi dan ekonomi adalah sesuatu yang berbeda. “Demokrasi dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat itu merupakan dua hal yang berbeda,” tegas Iman, yang juga dosen Universitas Paramadina, kepada INNChannels menanggapi penganugerahan medali demokrasi untuk Indonesia. Menurutnya, bangsa yang demokratis belum tentu rakyatnya sejahtera. Demikian pula sebaliknya