R Ferdian Andi R
Awal tahun ini Indonesia berduka dengan kehilangan mantan pemimpinnya. Secara kebetulan pula, tahun ini merupakan satu dasa warsa presiden RI kedua tersebut menanggalkan jabatannya seiring dengan awal proses reformasi 1998 silam.
Selama 32 tahun atau selama tujuh periode menjadi Presiden negeri ini, sejarah mencatat perjalanan putera Kemusuk tersebut memahat cerita perjalanan negara bangsa Indonesia. Tentu catatannya plus dan minus bagi negeri ini.
Selama 32 tahun Soeharto dengan faham developmentalismenya secara spektakular membangun infrastruktur negeri ini. Mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, bandar laut. Melalui faham pembangunan ini pula ayah dari pengusaha Tutut, Tommy, Bambang, Mamiek ini berhasil membuat dikotomi keberhasilan era orde baru dengan era orde lama. Ia berhasil menekan angka inflasi peninggalan di era mantan proklamator.
Melalui faham kapitalisasi dan konglomerasi hasil kreasi tim ekonomi bentukan Soeharto, negeri ini pula cukup progresif dalam persepktif makro ekonominya.
Di awal pemerintahan Soeharto, ide ‘cerdas’ melalui fusi partai-partai seakan mengawali proses stabilisasi politik negeri ini. Memang stabilisasi pula yang membuat sukses rezim orde baru hingga 32 tahun.
Maka kebijakan asas tunggal pada tahun 1984 pun diterapkan terhadap partai politik dan organisasi massa. Meski kebijakan tersebut pula harus menelan korban warga muslim di Tanjung Priok.
Kebijakan yang sama pada awal 1990-an dengan membentuk Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI). Suami dari Siti Hartinah tersebut melakukan kebijakan yang jauh berbeda di era 1980-an yang jauh dari komunitas muslim, namun intim dengan ABRI.
Maka awal 90-an publik diperkenalkan dengan istilah ijo royo royo sebagai simbol kekuatan Islam yang mengisi di kursi parlemen dan eksekutif. Mulai saat itu pula hubungan rezim dengan komunitas muslim (modernis) semakin intim. Tidak hanya itu regulasi yang pro umat Islam bermunculan seperti UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk boleh memakai jilbab di sekolah umum.
Dalam waktu bersamaan Pro Demokrasi (prodem) pimpinan Abdurrahman Wahid seakan menjadi penyeimbang dan menegasikan keberadaan ICMI desain Soeharto. Melalui Prodem juga menjadi penanda perlawanan Gus Dur dengan rezim kala itu. Meski harus berujung kepada upaya pendongkelan Gus Dur dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat muktamar di Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
Dalam dekade yang sama, nama Megawati Soekarnoputeri mulai muncul. Melalui Kongres IV PDI di Medan tahun 1993, nama Megawati diperhitungkan oleh Soeharto. Hal ini dengan ditandai penjegalan Megawati untuk memimpin PDI dengan digantikan Soerjadi dan kawan-kawan.
Seoharto telah mencatatkan sejarah Indonesia selama 32 tahun. Selama itu pula Penguasa orde baru tersebut memberikan hikmah bagi negeri ini.
Yang harus dipetik oleh penerus sejarah negeri ini adalah dalam mengelola negeri ini harus melibatkan segenap elemen negeri ini. Tidak hanya melibatkan golongan tertentu saja, seperti melibatkan konglomerasi saja atau kroni apalagi anak-anaknya sebagaimana pemimpin trah Cendana lakukan selama ini.
Penerus sejarah negeri ini harus mengambil hikmah Pak Harto, bahwa stabilisasi tidak harus ditempuh dengan uniformisme. Negeri ini juga harus mengambil hikmah atas pola kepemimpinan Soeharto yang mengedepankan kecurigaan. Berbeda pendapat dianggap subversif, menyelesaikan persoalan dengan senjata.
Negeri ini juga harus mengambil hikmah, di akhir hayat mendiang Soeharto, ia belum pernah diputuskan oleh pengadilan yang pernah ia pimpin dan kelola selama 32 tahun itu. Negeri ini pula harus merenung, penyelesaian hukum itu harus dengan kehendak politik yang tinggi. Generasi penerus negeri ini juga harus mengingat, bahwa negeri pasca kepemimpinan Soeharto sangat menghargai para pemimpinnya sebagaimana yang dilakukan elit negeri ini terhadap Soeharto di kala sakit maupun menjelang babak baru kehidupan Soeharto di alam kubur. Indonesia harus mengambil hikmah.
Awal tahun ini Indonesia berduka dengan kehilangan mantan pemimpinnya. Secara kebetulan pula, tahun ini merupakan satu dasa warsa presiden RI kedua tersebut menanggalkan jabatannya seiring dengan awal proses reformasi 1998 silam.
Selama 32 tahun atau selama tujuh periode menjadi Presiden negeri ini, sejarah mencatat perjalanan putera Kemusuk tersebut memahat cerita perjalanan negara bangsa Indonesia. Tentu catatannya plus dan minus bagi negeri ini.
Selama 32 tahun Soeharto dengan faham developmentalismenya secara spektakular membangun infrastruktur negeri ini. Mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, bandar laut. Melalui faham pembangunan ini pula ayah dari pengusaha Tutut, Tommy, Bambang, Mamiek ini berhasil membuat dikotomi keberhasilan era orde baru dengan era orde lama. Ia berhasil menekan angka inflasi peninggalan di era mantan proklamator.
Melalui faham kapitalisasi dan konglomerasi hasil kreasi tim ekonomi bentukan Soeharto, negeri ini pula cukup progresif dalam persepktif makro ekonominya.
Di awal pemerintahan Soeharto, ide ‘cerdas’ melalui fusi partai-partai seakan mengawali proses stabilisasi politik negeri ini. Memang stabilisasi pula yang membuat sukses rezim orde baru hingga 32 tahun.
Maka kebijakan asas tunggal pada tahun 1984 pun diterapkan terhadap partai politik dan organisasi massa. Meski kebijakan tersebut pula harus menelan korban warga muslim di Tanjung Priok.
Kebijakan yang sama pada awal 1990-an dengan membentuk Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI). Suami dari Siti Hartinah tersebut melakukan kebijakan yang jauh berbeda di era 1980-an yang jauh dari komunitas muslim, namun intim dengan ABRI.
Maka awal 90-an publik diperkenalkan dengan istilah ijo royo royo sebagai simbol kekuatan Islam yang mengisi di kursi parlemen dan eksekutif. Mulai saat itu pula hubungan rezim dengan komunitas muslim (modernis) semakin intim. Tidak hanya itu regulasi yang pro umat Islam bermunculan seperti UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk boleh memakai jilbab di sekolah umum.
Dalam waktu bersamaan Pro Demokrasi (prodem) pimpinan Abdurrahman Wahid seakan menjadi penyeimbang dan menegasikan keberadaan ICMI desain Soeharto. Melalui Prodem juga menjadi penanda perlawanan Gus Dur dengan rezim kala itu. Meski harus berujung kepada upaya pendongkelan Gus Dur dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat muktamar di Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.
Dalam dekade yang sama, nama Megawati Soekarnoputeri mulai muncul. Melalui Kongres IV PDI di Medan tahun 1993, nama Megawati diperhitungkan oleh Soeharto. Hal ini dengan ditandai penjegalan Megawati untuk memimpin PDI dengan digantikan Soerjadi dan kawan-kawan.
Seoharto telah mencatatkan sejarah Indonesia selama 32 tahun. Selama itu pula Penguasa orde baru tersebut memberikan hikmah bagi negeri ini.
Yang harus dipetik oleh penerus sejarah negeri ini adalah dalam mengelola negeri ini harus melibatkan segenap elemen negeri ini. Tidak hanya melibatkan golongan tertentu saja, seperti melibatkan konglomerasi saja atau kroni apalagi anak-anaknya sebagaimana pemimpin trah Cendana lakukan selama ini.
Penerus sejarah negeri ini harus mengambil hikmah Pak Harto, bahwa stabilisasi tidak harus ditempuh dengan uniformisme. Negeri ini juga harus mengambil hikmah atas pola kepemimpinan Soeharto yang mengedepankan kecurigaan. Berbeda pendapat dianggap subversif, menyelesaikan persoalan dengan senjata.
Negeri ini juga harus mengambil hikmah, di akhir hayat mendiang Soeharto, ia belum pernah diputuskan oleh pengadilan yang pernah ia pimpin dan kelola selama 32 tahun itu. Negeri ini pula harus merenung, penyelesaian hukum itu harus dengan kehendak politik yang tinggi. Generasi penerus negeri ini juga harus mengingat, bahwa negeri pasca kepemimpinan Soeharto sangat menghargai para pemimpinnya sebagaimana yang dilakukan elit negeri ini terhadap Soeharto di kala sakit maupun menjelang babak baru kehidupan Soeharto di alam kubur. Indonesia harus mengambil hikmah.
No comments:
Post a Comment