I R FERDIAN ANDI R

FORMASI: Terminologi Zina Jangan Bias

2008-02-11T05:07:00.000-08:00

Forum Mahasiswa Syariah Islam se-Indonesia (Formasi), dalam menyikapi draf revisi KUHP menyatakan, terminologi mengenai perzinaan harus benar-benar konkrit dan tidak bias. "Tidak seperti KUHP lama yang menganggap zina jika ada delik aduan," kata Ketua Umum Formasi, Rahmat Ferdian usai menghadap Wapres Hamzah Haz di Istana Wapres Jakarta, Rabu. Formasi menghadap Wapres dalam rangka workshop, pelatihan dan rakernas Formasi yang akan dilakukan di Jakarta pada 15-16 Oktober 2003. Rahmat mengatakan, zina adalah hubungan antarjenis di luar pernikahan. "Jadi, kumpul kebo dianggap zina tanpa delik aduan," ujarnya. Mengenai tanggapan Wapres, Rahmat mengatakan, Wapres menyatakan sepakat dengan terminologi yang diyakini Formasi itu. Saat ini pemerintah tengah membahas draf revisi KUHP. Pasal-pasal krusial dalam revisi KUHP itu di antaranya mengenai perzinaan dan santet. Revisi KUHP menyebutkan pelaku kumpul kebo bisa dijatuhi hukuman dua tahun atau denda Rp750 ribu, sedang pelaku santet atau orang yang mengaku bisa membunuh orang terancam lima tahun atau denda Rp7,5 juta.Selain itu revisi KUHP juga memuat larangan penerapan faham komunisme, leninisme dan Marxisme serta penghinaan di pengadilan. Pada kesempatan itu, Formasi juga mendesak pemerintah terutama Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar secara tegas dan berani menegakkan hukum. Penegakan hukum, katanya, merupakan dasar bagi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Contoh, kurang seriusnya pemerintah dalam penegakan hukum itu antara lain ada 16 ribu perkara yang masih menumpuk di Mahkamah Agung.

Mengubah Nalar Indonesia

2008-01-29T20:25:00.000-08:00

R Ferdian Andi R
Sepuluh tahun reformasi di Indonesia tampak terdapat beberapa kemajuan dalam beberapa aspek dalam berbangsa dan bernegara. Seperti kebebasan pers, dwifungsi TNI/Polri, desentralisasi, dan penguatan masyarakat sipil dalam ranah publik. Point tersebut cukup sulit dijumpai dalam rezim otoriter era Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun.

Namun, secara bersamaan proses reformasi ini, peninggalan dan petilasan orde baru masih cukup mudah dijumpai dalam ruang publik bernegara dan berbangsa. Baik berbentuk nalar fikir berbangsa dan bernegara, maupun secara fisik-materiil dengan berbentuk penguasaan sumber daya ekonomi dan politik.

Indikasi tersebut cukup mudah dilihat. Dalam beberapa penyusunan konstitusi politik dan ekonomi misalnya, nalar dan pola fikir orbarian (madzhab atau faham orde baru) masih terwakilkan, bahkan mendominasi dalam setiap ranah konstitusi yang mengatur kebijakan berbangsa dan bernegara.

Sebut saja dalam penyusunan RUU Pemilu yang kini masuk di Tim Perumus (Timus). Dalam dinamika perdebatan di Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus) secara sistematis digiring dalam pola pemilihan umum yang tidak mencerminkan pemilihan langsung (direct election) oleh rakyat dengan men-set up pemilu proporsional terbuka terbatas. Dengan bahasa sederhana, pemilu 2009 hanya pemilu milik elit partai politik, bukan pemilu yang sejatinya hajatan rakyat Indonesia. Terang saja dengan sistem ini calon legislatif sangat ditentukan oleh nomor urut caleg.

Contoh lain dalam penentuan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) konflik di internal partai politik dalam penunjukan calon Bupati dan Gubernur menjadi hal yang wajib ada. Ketidaknyambungan pilihan calon kepala daerah menjadi pemicu konflik internal partai. Bila ditelusuri kembali, ketidaknyambungan selera pilihan DPP dan DPW/DPD sebuah partai tidak lebih karena partai politik tingkat pusat memiliki otoritas yang super power. Ini bukti nyata bahwa oligarki partai politik masih tampak jelas dalam perilaku partai politik di Indonesia. Bila demikian, apa yang salah dengan proses reformasi satu dasawarsa ini?

Nalar Orbarian
Seorang pemikir Islam berkebangsaan Maroko Muhammad ‘Abid al-Jabiri (Al-Jabiri) memperkenalkan dalam khazanah keislaman dengan kritik nalar Arab (Naqdu al-‘Aqlu al-‘Araby)

Menurut dia, terdapat tiga hal dalam bangunan epistemologi Islam, nalar bayani (al-‘Aqlu al-Bayany), nalar burhani (al-‘Aqlu al-Burhany) dan nalar irfani (al-‘Aqlu al-‘Irfany).

Al-Jabiri mendefinisikan nalar (al-‘Aqlu) adalah himpunan pemikiran, persepsi, rasa yang terarsipkan dalam fikiran.

Dalam bagian lain pemikirannya, Al-Jabiri menegaskan untuk mengurai nalar harus melakukan beberapa pisau alat bedah yaitu di antaranya menguraikan sejarah (al-Tahililu al-Tarikhi), dan pemilahan ideologi (al-Infisholu al-Idiyulujiyyah).

Memang, al-Jabiri berbicara banyak hal mengenai epistemologi keilmuwan dalam konteks ke-Islaman. Namun core pemikiran al-Jabiri yang menjadikan nalar sebagai pijakan kajian dalam konteks ilmu keislaman menjadi relevan dalam konteks mengurai nalar negara-bangsa (nation state) Indonesia dalam konteks Orde Baru dan Orde Reformasi.

Hemat penulis, pada saat reformasi 1998 silam, para reformis belum melakukan hal yang paling mendasar dalam memutus mata rantai nalar orde baru yang selama 32 tahun berkuasa. Langkah pemilahan ideologi tak pernah dilakukan saat rezim era reformasi. Bila era Habibie melakukan proses perubahan kebebasan pers itu tidak cukup untuk memilah ideologi orde baru dan ideologi orde reformasi.

Pun di era Abdurrahman Wahid. Meski terdapat beberapa aspek penting dan mendasar yang dilakukan Gus Dur seperti proses dwifungsi TNI/Polri, penguatan masyarakat sipil, namun tak cukup juga Gus Dur melakukan proses pemutusan ideologi orde baru. Hal yang sama terjadi di era Megawati Soekarnoputeri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Maka jangan heran, bila kini tidak cukup sulit untuk membedakan ideologi orde baru dan orde reformasi. Nalar orbarian (pola fikir orde baru yang koruptif dan manipulatif) cukup kuat melekat dalam proses berbangsa dan bernegara. Nalar tersebut berwujud kebijakan-kebijakan yang tidak pernah pro dengan kepentingan publik.

Langlah pemilihan ideologi berjalin berkelindan dengan proses penguraian sejarah. 10 tahun ini, publik Indonesia belum cukup tahu kejahatan politik-ekonomi rezim orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Hal ini cukup mudah dilihat dalam proses hukum Soeharto dan kroni-kroninya yang tak pernah tuntas selama satu dasawarsa ini.

Langkah pemilahan ideologi dan penguraian sejarah atas nalar orde merupakan langkah taktis dan strategis. Hal ini mendesak dilakukan untuk mengubah nalar nagara-bangsa Indonesia dan tentunya merealisasikan reformasi 1998 yang telah menewaskan mahasiswa pahlawan reformasi. Setidaknya langkah ini bagian dari pertanggunjawaban sejarah terhadap Indonesia.

Menghikmati Soeharto

2008-01-29T20:15:00.000-08:00

R Ferdian Andi R
Awal tahun ini Indonesia berduka dengan kehilangan mantan pemimpinnya. Secara kebetulan pula, tahun ini merupakan satu dasa warsa presiden RI kedua tersebut menanggalkan jabatannya seiring dengan awal proses reformasi 1998 silam.

Selama 32 tahun atau selama tujuh periode menjadi Presiden negeri ini, sejarah mencatat perjalanan putera Kemusuk tersebut memahat cerita perjalanan negara bangsa Indonesia. Tentu catatannya plus dan minus bagi negeri ini.

Selama 32 tahun Soeharto dengan faham developmentalismenya secara spektakular membangun infrastruktur negeri ini. Mulai dari jalan raya, jalan tol, bandar udara, bandar laut. Melalui faham pembangunan ini pula ayah dari pengusaha Tutut, Tommy, Bambang, Mamiek ini berhasil membuat dikotomi keberhasilan era orde baru dengan era orde lama. Ia berhasil menekan angka inflasi peninggalan di era mantan proklamator.

Melalui faham kapitalisasi dan konglomerasi hasil kreasi tim ekonomi bentukan Soeharto, negeri ini pula cukup progresif dalam persepktif makro ekonominya.

Di awal pemerintahan Soeharto, ide ‘cerdas’ melalui fusi partai-partai seakan mengawali proses stabilisasi politik negeri ini. Memang stabilisasi pula yang membuat sukses rezim orde baru hingga 32 tahun.

Maka kebijakan asas tunggal pada tahun 1984 pun diterapkan terhadap partai politik dan organisasi massa. Meski kebijakan tersebut pula harus menelan korban warga muslim di Tanjung Priok.

Kebijakan yang sama pada awal 1990-an dengan membentuk Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI). Suami dari Siti Hartinah tersebut melakukan kebijakan yang jauh berbeda di era 1980-an yang jauh dari komunitas muslim, namun intim dengan ABRI.

Maka awal 90-an publik diperkenalkan dengan istilah ijo royo royo sebagai simbol kekuatan Islam yang mengisi di kursi parlemen dan eksekutif. Mulai saat itu pula hubungan rezim dengan komunitas muslim (modernis) semakin intim. Tidak hanya itu regulasi yang pro umat Islam bermunculan seperti UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk boleh memakai jilbab di sekolah umum.

Dalam waktu bersamaan Pro Demokrasi (prodem) pimpinan Abdurrahman Wahid seakan menjadi penyeimbang dan menegasikan keberadaan ICMI desain Soeharto. Melalui Prodem juga menjadi penanda perlawanan Gus Dur dengan rezim kala itu. Meski harus berujung kepada upaya pendongkelan Gus Dur dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat muktamar di Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat.

Dalam dekade yang sama, nama Megawati Soekarnoputeri mulai muncul. Melalui Kongres IV PDI di Medan tahun 1993, nama Megawati diperhitungkan oleh Soeharto. Hal ini dengan ditandai penjegalan Megawati untuk memimpin PDI dengan digantikan Soerjadi dan kawan-kawan.

Seoharto telah mencatatkan sejarah Indonesia selama 32 tahun. Selama itu pula Penguasa orde baru tersebut memberikan hikmah bagi negeri ini.

Yang harus dipetik oleh penerus sejarah negeri ini adalah dalam mengelola negeri ini harus melibatkan segenap elemen negeri ini. Tidak hanya melibatkan golongan tertentu saja, seperti melibatkan konglomerasi saja atau kroni apalagi anak-anaknya sebagaimana pemimpin trah Cendana lakukan selama ini.

Penerus sejarah negeri ini harus mengambil hikmah Pak Harto, bahwa stabilisasi tidak harus ditempuh dengan uniformisme. Negeri ini juga harus mengambil hikmah atas pola kepemimpinan Soeharto yang mengedepankan kecurigaan. Berbeda pendapat dianggap subversif, menyelesaikan persoalan dengan senjata.

Negeri ini juga harus mengambil hikmah, di akhir hayat mendiang Soeharto, ia belum pernah diputuskan oleh pengadilan yang pernah ia pimpin dan kelola selama 32 tahun itu. Negeri ini pula harus merenung, penyelesaian hukum itu harus dengan kehendak politik yang tinggi. Generasi penerus negeri ini juga harus mengingat, bahwa negeri pasca kepemimpinan Soeharto sangat menghargai para pemimpinnya sebagaimana yang dilakukan elit negeri ini terhadap Soeharto di kala sakit maupun menjelang babak baru kehidupan Soeharto di alam kubur. Indonesia harus mengambil hikmah.

Pers Munculkan Emosi Irrasional atas Soeharto

2008-01-19T03:21:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Kondisi kesehatan mantan Presiden HM Soeharto yang terus merosot hari-hari terakhir ini semakin mengusik emosi masyarakat Indonesia. Situasi emosional yang kini terbangun bahkan telah mengarah pada kerelaan kolektif untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Pak Harto selama 32 tahun memimpin negeri ini. Bagaimana seharusnya ‘demam Pak Harto’ ini dilihat dari sudut pandang komunikasi politik?
Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali mengatakan, terbentuknya emosi kolektif terhadap penderitaan yang dialami Pak Harto itu tidak lepas dari derasnya arus informasi yang disuguhkan media massa nasional, khususnya televisi.
Di luar itu, masih ada faktor lain mendorong kuatnya pemberitaan terhadap Pak Harto yang kini menjalani saat-saat kritis di rumah sakit. “Pertama Soeharto masih memiliki daya magnet tinggi untuk diberitakan, dia termasuk name makes news,” ujarnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (14/1).
Fenomena pemberitaan tentang kritisnya kondisi kesehatan mantan presiden di negeri kita memang baru terjadi dua kali, setelah kondisi yang dialami Soekarno beberapa tahun silam. Bedanya, imbuh Effendi, kali ini fenomena itu didukung oleh perkembangan media massa yang cukup masif.
“Saat meninggalnya Ibu Tien Soeharto pada 1996 lalu, pemberitaannya masih didominasi oleh satu media massa saja, namun saat ini situasi pemberitaan Pak Harto telah menjadi persaingan yang mengarah komoditas,” tutur pengasuh parodi politik News Dot Com.
Maka bila kemudian terjadi pemberitaan yang berlebihan dipastikan hal itu akan memancing emosi publik. “Bila pemberitaannya belebihan, maka publik akan terpancing emosinya dan ini mengarah pada kondisi yang tidak rasional lagi,” tegasnya.
Visualisasi yang berlebihan atas ketidakberdayaan mantan penguasa rezim Orde Baru dalam tayangan media televisi kemudian memicu emosi kasihan terhadap Pak Harto. “Bila dalam kondisi demikian, maka yang terjadi adalah pemaafan terhadap HM Soeharto,” tegasnya.
Terbentuknya emosi kolektif demikian dinilai Effendi kontradiktif dengan perilaku HM Soeharto.
Penilaian yang hampir sama juga dilontarkan oleh Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM). Melalui kekuatan pemberitaan di media massa, kata Ismed publik seakan ‘dipaksa’ untuk memaafkan kesalahan-kesalahan HM Soeharto.
“Padahal HM Soeharto dan keluarganya belum pernah minta maaf kepada rakyat Indonesia hingga kini,” tegas Ismed, di sela acara peluncuran buku di Jakarta, Senin (14/1).
Selama 11 hari dirawat intensif di RS Pusat Pertamina, kondisi Pak Harto memang telah memicu beragam komentar dari elite politik. Terakhir, Senin (14/1), Amien Rais yang dikenal sebagai salah satu ‘musuh politik’ Pak Harto pun menegaskan agar bangsa ini memaafkan semua kesalahan HM Soeharto, meski hal yang sama tidak berlaku bagi anak dan kroninya.
Jauh-jauh hari sebelumnya, DPP Partai Golkar bahkan secara resmi juga meminta pemerintah untuk mengenyampingkan kasus hukum HM Soeharto (deponering) dengan merujuk UU Kejaksaan Pasal 16 Ayat 35C.
Namun seruan-seruan lantang para elite politik agar Pak Harto dimaafkan dinilai oleh pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, sebagai bagian dari ‘kudeta’ terhadap kedaulatan rakyat. “Saat ini terjadi mobilisasi ‘pemaafan’ terhadap HM Soeharto, ini bagian dari kudeta kedaulatan rakyat,” tutur Arbi kepada INILAH.COM, Senin (14/1) di Jakarta.
Bagaimana sebenarnya respons masyarakat terhadap kasus hukum HM Soeharto? Penelitian Lingkaran Survey Indonesia (LSI) yang dirilis pertengahan 2006, menunjukkan 65,1% masyarakat Jakarta memaafkan Pak Harto atas kesalahannya di masa lalu.
Survei yang dilakukan pada 438 responden di Jakarta dengan metode tatap muka ini menilai HM Soeharto patut dimaafkan, karena 63% responden menganggap Pak Harto adalah presiden yang berhasil, terutama dari pembangunan ekonomi Indonesia yang sempat berada dalam kondisi puncak.

Sedangkan dalam penelitian Harian Kompas, sebanyak 66,1% responden setuju untuk memaafkan kesalahan penguasa Orde Baru itu. Alasannya, karena Soeharto telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Mayoritas responden sebanyak 84,7% yang menyatakan, selama berkuasa Soeharto berhasil memperbaiki perekonomian Indonesia.
Sedangkan sebanyak 61% responden menghendaki proses hukum dilanjutkan, karena mereka mengaggap kesalahan terbesar Soeharto di mata responden adalah sikapnya yang membiarkan terjadinya praktik KKN. Setidaknya, kesalahan ini dinilai oleh 45,2%. Dalam penelitian tersebut terungkap, responden yang memaafkan didominasi responden berpendidikan rendah dengan usia 31-50 tahun. Sedangkan yang menghendaki proses hukum Soeharto mayoritas berpendidikan tinggi dengan usia 17-30.
Bila demikian kondisinya, hasil penelitian harian nasional tersebut dapat menjadi indikasi awal, yang menolak kasus hukum Soeharto dapat diketahui kadar kualitas intelektualnya.

Rendah, Politicall Will Pemerintah

2008-01-19T03:17:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Status hukum mantan Presiden HM Soeharto semakin menunjukkan ketidakjelasan. Alih-alih meminta masyarakat menghentikan polemik perdebatan kasus hukum Soeharto, pemerintah justru mengutus Jaksa Agung Hendarman Supandji menawarkan penyelesaian tanpa menempuh jalur persidangan (out of court settlement).
Pemerintah selalu beraksi di kala Pak Harto sakit. Tapi sebaliknya, ketika Pak Harto sembuh, isu penyelesaian hukumnya pun mendadak senyap.
Rumitnya proses penyelesaian kasus hukum HM Soeharto tidak terlepas dari lemahnya kemauan politik (political will) pemerintah sendiri. Namun, meski terkesan hati-hati, tampaknya langkah pemerintah memanfaatkan kondisi mantan orang nomor satu di Republik ini mulai terbaca publik.
Bagaimana kelanjutan kasus hukum Pak Harto? Ahli hukum Mas Achmad Santosa menilai, dalam penyelesaiaan kasus perdata dari tahap awal hingga akhir, sangat dibolehkan melakukan mediasi. “Mediasi adalah bagian dari proses hukum perdata,” tegasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (13/1).
Lebih lanjut Ketua Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut menegaskan, jalur damai dalam penyelesaian perkara perdata tidak hanya berlaku saat awal sidang perdata, namun hingga akhir persidangan.
"Langkah yang ditempuh Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan menawarkan win-win solution sudah tepat," tegasnya.
Namun pandangan berbeda dilontarkan anggota Komisi III DPR Maiyasak Djohan. Penyelesaian hukum di luar persidangan (out of court settlement), katanya, tidak menemukan konteks dalam kasus Soeharto. Ia juga menyebutkan, langkah Jaksa Agung bukan mencari win-win solution.
"Tidak bisa disebut win-win solution. Mekanisme hukum sudah ada, bahwa Pak Harto sakit, saya pikir tidak patut membicarakan kasus dia, apa pun alasannya, hukum mengatakan seperti itu," tegas politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menurut dia, konstitusi juga jelas mengatur dan menjamin bahwa bila seseorang sakit, maka ia tak bisa disentuh oleh hukum. "Jadi jangan melihat dari perspektif politik. Kita harus berani melihat kasus Soeharto dalam persepktif hukum," tegas Santosa yang juga dikenal sebagai pengacara tersebut.
Menurut dia, penyikapan terhadap kasus Soeharto bukan persoalan kemanusiaan, namun hal tersebut diatur dan dijamin oleh UU dan Konstitusi. "Setiap warga negara Indonesia apabila kesehatannya tidak memungkinkan dijamin oleh UU maka tidak boleh disentuh oleh hukum," tegasnya.
Lain lagi dengan tim pengacara Soeharto, OC Kaligis. Dia menegaskan bahwa Pak Harto tidak bersalah dalam kasus yayasan Supersemar. "Waktu penyidikian dihentikan (SP3) pada 1999, dikatakan bahwa Pak Harto tidak bersalah dalam kasus yayasan Supersemar," tegasnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (13/1).
Menurut dia, SP3 termohon No 081/JA/A/10/1999 tanggal 11 Oktober 1999 telah keluar, sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam yayasan milik Pak Harto. "Tapi tiba-tiba sekarang ada lagi, itu politis banget," tegasnya.
OC menegaskan, yayasan bukan milik pemerintah, namun milik Pak Harto. "Makanya Pak Harto kasih kuasa untuk mempertahankan yayasan, bukan untuk diberikan ke Kejaksaan Agung," tegasnya.
Dia menyebutkan, selama Pak Harto menjabat presiden, ia selalu melaporkan kinerja yayasan ini dalam Sidang Umum MPR; dan selalu diterima. Oleh karena itu, dengan tegas OC Kaligis menenolak tawaran Jaksa Agung. Menurut dia, langkah Jaksa Agung secara hukum tidak tepat.
"Masak delapan tahun pemerintahan setelah Pak Harto lengser tiba-tiba pada 2007 Jaksa Agung diberi kuasa (untuk memproses kasus yayasan, red)?" tegasnya.
Dalam konteks ini, pemerintah harus segera merumuskan penyelesaian kasus hukum Soeharto dengan mencari waktu yang tepat dan secara proporsional. Mengejar kasus perdata HM Soeharto sepanjang bisa dibuktikan adalah langkah tepat.
Namun sebaliknya, desakan pencabutan TAP MPR No XI/1998 dan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang penyelesaian kasus KKN Soeharto adalah langkah mundur reformasi

Awas, Pemilu 2009 Publik Miskin Partisipasi

2008-01-19T03:10:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kini memasuki level tim perumus (Timus). Namun, menjelang akhir pembahasannya, persoalan krusial yang telah jadi perdebatan sejak awal, kembali muncul di internal maupun eksternal parlemen.
Adalah soal daftar calon anggota legislatif (caleg) dan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang masih jadi poin krusial itu. Dua item ini kelak menjadi penentu pola dan sistem Pemilu 2009, apakah menggunakan pola proprosional terbuka murni atau proprosional tertutup.
Padahal penentuan sistem inilah yang akan menjadi barometer sejauh mana komitmen partai politik melakukan reformasi partai politik, yang beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan.
Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu DPR, Ferry Mursidan Baldan, mengaku di internal pansus memang terjadi perdebatan tentang menggunakan sistem pemilu. "Saat ini kami masih mendiskusikan apakah kelak akan menggunakan pola proporsional terbuka murni atau proporsional terbuka terbatas," katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (17/1).
Sistem pemilu tersebut penting, karena merupakan mekanisme penentuan caleg terpilih. Sistem proporsional terbuka murni, misalnya, mengatur kursi yang dimenangkan suatu parpol di daerah pemilihan tertentu akan jatuh kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak.
“Jadi, kalau Parpol X mendapat dua kursi di daerah pilihan Y, dua kursi itu akan diberikan kepada caleg peringkat I dan II di daerah pemilihan Y tersebut,” kata Hadar Gumay, Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) kepada INILAH.COM, Kamis, (17/1).
Dalam pandangan Hadar, kecenderungan menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas makin mengeras di internal pansus. Dalam sistem ini, kursi yang dimenangkan parpol akan diberikan kepada caleg yang perolehan suaranya berhasil mencapai persentase tertentu dari BPP.
"Bila tak ada caleg yang mencapai nilai persentase BPP, maka nomor urut yang akan 'berbicara'. Kursi yang dimenangkan parpol otomatis diberikan kepada caleg sesuai urutan nomornya," ungkap Hadar.
Menurut dia, bila kondisi ini terjadi, maka peran pengurus parpol semakin besar. Dengan sendirinya, peran masyarakat pemilih sangat minim dalam menentukan calon anggota legislatif. "Dengan pola proprosional terbuka terbatas, ruang partisipasi publik sangat terbatas," tegasnya.
Dalam simulasi yang dilakukan Cetro, bila BPP menggunakan angka 25% sebagaimana yang berkembang di rapat pansus, maka hanya 155 (28,2%) anggota legislatif yang akan dipilih secara langsung sesuai BPP. "Artinya 395 anggota dewan lainnya akan dipilih berdasarkan nomor urut," paparnya.
Perdebatan yang berkembang di pansus hingga saat ini menunjukkan bahwa Partai Golkar tetap mengusulkan angka BPP sebesar 50%, sementara PDI Perjuangan meminta angka 25%. Namun tampaknya, usulan PDI Perjuangan belakangan makin kuat.
Ferry menegaskan kecenderungan di internal pansus yang berkembang adalah mempertahankan nomor urut calon anggota legislatif. "Dalam penyusunan daftar calon, akan digunakan nomor urut. Kalau berdasarkan abjad, bisa-bisa para caleg akan mendadak mengganti nama ke notaris,” terang Ferry. Ia menegaskan, nomor urut mestinya hanya bagian dari administrasi semata.
Mengenai daftar pemilih, Ferry menegaskan, dalam UU Pemilu mendatang terdapat kelonggaran waktu dalam perubahan daftar pemilih, yaitu satu minggu lebih lama dibanding Pemilu 2004.
Sebelum menjadi daftar tetap pemilih, terdapat waktu jeda selama 14 hari dalam daftar pemilih sementara. Ini dimaksudkan untuk merespon masukan dan perbaikan. “Jika terdapat koreksi atau tanggapan, itu akan menjadi dasar pembenaran untuk perbaikan daftar pemilih sementara,” katanya.
Menyimak perjalanan dan dinamika internal pansus RUU Pemilu, tampaknya tidak ada kemajuan yang berarti bila dibanding dengan pemilu sebelumnya. Bila pun terdapat perubahan, itu tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi di partai politik.
Ini terbukti dengan menguatnya kecenderungan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas yang mengemuka. Partisipasi publik (pemilih) bakal terpasung oleh kekuatan partai politik di tingkat pusat. Ini isyarat bahwa reformasi politik masih jalan di tempat. (sumber; www.inilah.com)

Teologi Lingkungan

2008-01-04T05:06:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

INDONESIA adalah negeri yang mendapat anugerah luar biasa dari Tuhan dengan kepemilikan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah. Area hutan yang dimiliki seluas 88 juta hektare, namun setiap tahunnya menyusut 1,871 hektare. Sedangkan luas perairan Indonesia diperkirakan 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 kilometer dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508.
Potensi kelautan Indonesia juga cukup beragam. Produk ikan yang diperkirakan sebanyak 6,26 juta ton pertahun dapat dikelola secara lestari, dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Potensi kekayaan alam yang potensial dalam persepektif ekonomi maupun lingkungan.
Namun, negeri ini tampaknya tak menghiraukan karunia Tuhan. Ragam bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia merupakan bukti nyata betapa penduduk negeri ini lalai dan abai terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.
Dalam ajaran Islam misalnya, jelas terungkap bahwa Allah melalui Alquran telah memberi sinyalemen bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan laut tidak lebih, karena ulah tangan manusia (dhoharo al-fasadu fii al-barri wa al-bahri bima fasadat aidi al-naas).
Dalil tersebut jelas, betapa Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia akan kerusakan alam. Eksploitasi berlebihan terhadap alam jelas akan berimplikasi negatif terhadap lingkungan.
Longsor dan banjir adalah bukti nyata betapa manusia rakus dan tidak bisa mengendalikan serta mengatur fungsi alam. Hampir dapat dipastikan, longsor yang terjadi di beberapa wilayah merupakan akibat banyak hutan yang gundul. Hutan sebagai penyanggah dan penyerap air telah berkurang.
Alam yang merupakan karunia Sang Pencipta jelas diperuntukkan untuk manusia. Namun, mengatur alam, mengatur lingkungan secara berimbang adalah merupakan keniscayaan. Di sini dibutuhkan keadilan terhadap alam dan lingkungan (al-‘adalah).
Adil yang merupakan sifat dan sekaligus ajaran Tuhan memberikan pesan, manusia harus adil terhadap lingkungan sekitarnya. Keadilan yang juga merupakan keseimbangan harus diterjemahkan dengan program dan aksi penyeimbangan terhadap lingkungan.
Program reboisasi adalah langkah benar. Program penanaman pohon adalah langkah yang tepat. Namun, program dan aksi tersebut jangan hanya berhenti di tataran seremonial semata. Program dan aksi tersebut jangan hanya berhenti di slogan.
Program tersebut jangan hanya menjadi komoditi pencitraan pejabat negeri saja. Program bermartabat tersebut jangan hanya dilakukan menjelang pelaksanaan konferensi iklim saja. Program reboisasi harus berkelanjutan (suistainable). Langkah ini menjadi hal yang bijak sebagai upaya manusia berkeadilan dengan lingkungannya.
Ajaran normatif agama pun jauh-jauh hari sudah menganjurkan pentingnya kebersihan. Dalam sebuah hadits nabi disebutkan kebersihan adalah sebagaian dari iman (al-nadlofatu min al-iman.)
Banjir Jakarta menjadi bukti nyata bahwa ajaran agama hanya berhenti di majelis suci keagamaan. Ajaran agama hanya menjadi gagah-gagahan saja. Ajaran agama hanya menjadi tagline di masjid dan surau saja.
Ajaran Tuhan belum maksimal ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banjir Jakarta, selain dipicu penataan kota yang kurang tepat juga oleh tersumbatnya drainase. Banir Jakarta menjadi rutinitas tahunan. Artinya, membuang sampah di sembarang tempat masih menjadi kebiasaan sehari-hari.
Tuhan telah jauh-jauh hari memberi warning kepada umat manusia untuk hidup seimbang. Tak terkecuali keseimbangan terhadap alam dan lingkungannya.
Tuhan menganjurkan manusia untuk adil terhadap lingkungannya. Tuhan juga memberi amanat kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.
Khalifah yang mampu menjaga dan merawat alam dan segenap isinya. Bukan khalifah yang menjadi perusak dan berlaku dhalim terhadap alam dan isinya. Inilah alasan pentingnya implementasi teologi lingkungan

Mengelola Bencana

2008-01-03T04:57:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Bencana kembali melanda tanah air. Banjir, tanah longsor, dan gempa bumi menjadi kado istimewa akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008. Padahal, sebulan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi perubahan iklim (climate change). Konferensi yang membahas persoalan lingkungan. Dua kejadian yang sangat bertentangan.

Seperti menghadapi bencana alam sebelumnya, para aparat berwenang selalu gagap, dan tidak siap dalam menghadapai bencana. Padahal, bencana bukan kali pertama saja. Selama 2007 lalu saja, hanya bulan Oktober negeri ini tidak ditimpa dengan bencana gempa, selebihnya terjadi gempa di beberapa daerah.

Tanggap darurat sebagai langkah dini dalam menanagani bencana pun para aparat masih terseok-seok dalam hal aksi, dan koordinasi antar aparat. Penanganan korban bencana alam secara dini harus menjadi prioritas para aparat di lapangan. Seperti korban banjir di Jakarta. Para anak, orang tua lanjut usia (lansia) harus menjadi prioritas aparat untuk dievakuasi.

Dampak dari bencana selain akan berdampak secara psikologis, dampak terhadap rentan gangguan kesehatan terhadap para korban sangat potensial. Di sinilah siginifikansi sigap dalam menghadapi bencana.

Pasca gempa dahsyat tsunami di aceh akhir 2004 lalu, wacana ketersediaan pengelolaan bencana alam mengemuka. Saat itu desakan keberadaan regulasi yang berupa Undang-Undang (UU) untuk mengatur pengelolaan bencana secara jelas.

Kejelasan tersebut meliputi siapa yang bertanggungjawab melakukan penanganan terhadap bencana alam, mekanisme dan koordinasi, sumber dana, pengelolaan dana, tindakan yang diperlukan terhadap korban baik berupa tindakan medis, membangun tempat penampungan maupun tindakan lain yang diperlukan. Selain itu, melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi, mengatur peran masyarakat serta TNI dan Polri dalam membantu korban, bantuan asing baik berupa relawan, tenaga medis, alat medis, alat berat, syarat bantuan, dan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar.

Pubilk masih ingat, kasus pemukulan Direktur LSM Goverment Watch (Gowa) Farid Faqih di Aceh saat penanganan bantuan bencana tsunami karena kasus kesalahpahaman pengelolaan bantuan. Publik juga belum lupa, korban gempa Yogyakarta-Bantul dan sekitarnya protes atas janji pemerintah terhadap bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah. Rumor tidak sedap juga muncul membayangi setiap penanganan anggaran bencana alam. Transparansi anggaran bantuan menyisakan rumor yang tak sedap.

Eksistensi Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) yang bertugas menangani bencana alam, terstruktural dari pusat sampai daerah sangat tidak cukup bila tak ada dukungan regulasi, dalam mengkoordinasikan antar lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam pengelolaan SDM maupun bantuan materiil.

Selain persoalan penanganan atas korban bencana, implikasi tidak langsung atas bencana juga patut menjadi perhatian pemerintah. Seperti persoalan jalur distribusi bahan pokok, persoalan pendidikan anak-anak sekolah, dan dampak tak langsung lainnya. Pemerintah selain fokus terhadap bencana, juga harus memikirkan dampak tak langsung atas bencana tersebut. Singkat kata, pemerintah harus mampu mengelola bencana.

Kabinet Yudhoyono dalam Dilema 2009

2008-01-02T19:40:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah pimpinan Susilo bambang Yudhoyono, usinya tak begitu panjang lagi. Waktu yang tersisa bagi KIB tidak kurang dari satu tahun setengah lagi. Padahal pada 2008 ini suhu politik nasional mulai memanas. Sedangkan formasi KIB adalah kabinet pelangi alias figur-figur yang diambil dari tokoh partai politik. Bagaimana membedakan kepentingan partai dan negara? Bagaimana efektifitas KIB selama 2008 mendatang ini?

Tercatat nama aktivis partai politik yang mengisi pucuk pimpinan partai seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (Ketua Umum Partai Golkar), Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP), Menteri Kehutanan MS Ka’ban (Ketua Umum PBB). Sedangkan fugsionaris partai politik seperti Mensesneg Hata Radjasa (PAN), Erman Suparno (PKB), Meneg Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy (PKB), Menkum HAM Andi Matalata, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris (Partai Golkar), Meneg PAN Taufiq Effendi, Menbudpar Jero Wacik (Partai Demokrat) dan beberapa nama yang berafiliasi dengan partai politik lainnya.

Bagi pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof A Chaniago, kabinet Yudhoyono selama 2008 mendatang penuh dengan “kabinet jaga jarak”. “Akan terdapat reposisi dari partai pendukung. Para menteri akan berusaha jaga jarak dengan presiden,” kata Andrinof kepada INNChannels, Rabu (2/1) malam.

Staf pengajar FISIP Ui tersebut menegaskan, kondisi demikian harusnya jangan terjadi. Namun Andrinof memaklumi, kondisi demikian tidak terlepas dari sistem presidensial ketatanegaraan di Indonesia. Di samping kepemimpinan Yudhoyono yang akomodatif terhadap partai-partai.

Namun bagi Dedy Noor, pakar komunikasi politik UI, kondisi tersebut bukan karena sistem pemerintahan namun melainkan strategi pemerintah yang sedang berkuasa. “Dari awal memang sudah dikondisikan dengan terlalu akomodatif terhadap partai politik,” tukasnya. Dedi menambahkan, selain sikap akomodatif terhadap partai politik, kondisi etrsebut juga terkondisikan dengan sistem kepartaian yang sangat banyak.

Andrinof menegaskan, pengalaman saat akhir-akhir kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputeri harusnya menjadi catatan penting bagi generasi berikutnya. “Sebenarnya terdapat perbedaan antara era Megawati dan Yudhoyono. Yudhoyono adalah hasil pilpres langsung,” tegasnya.

Dengan modal SBY dipilih langsung oleh rakyat, imbuh Andrinof, harusnya riak-riak di kabinet menjelang pemilu tidak boleh terjadi. “Mestinya sedikit berbeda Yudhoyono dengan Megawati. Yudhoyono memiliki otoritas kuat untuk menentukan kewajiban para meneteri,” cetusnya.

Senada dengan Andrinof, Dedi Noor mengatakan menjelang pemilu 2009 mendatang, para menteri lebih disibukkan mengurus kepentingan partai politik dimana ia berasal. “Bisa berupa menghimpun dana serta berupa policy yang menjadi pesanan partai politik,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari lebih menjelaskan, dinamisasi di kabinet Yudhoyono bakal terjadi pada 2008 ini. “Akan terjadi dinamisasi di internal kabinet Yudhoyono, ini risiko kabinet pelangi” tegasnya.

Menurutnya, menteri yang berasal dari Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak akan menjadi masalah dalam KIB. Dalam penilaian Qodari, pasanagan SBY-JK dari hari ke hari semakin menunjukkan kekompakannya. Namun kondisi berbalik arah dari menteri yang berasal dari non Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Pada awal Desember lalu, Indo Barometer melakukan penelitian terhadap kinerja menteri KIB. Terungkap hanya empat menteri yang mendapat tingkat kepuasan di atas 50% yaitu Menteri Agama Maftuh Basyuni 52,6%, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari 59,7%, Mendiknas Bambang Sudibyo 53,1%, dan Kapolri Sutanto 56,6%. Selebihnya, para menteri lainnya di bawah 50%. “Kondisi tersebut karena minimnya pengetahuan publik terhadap kinerja para menteri,” tegasnya.

Dengan temuan ini, indikasi kuat KIB pimpinan Yudhoyono belum menunjukkan performa yang baik di mata masyarakat. Dengan kata lain, sisa setahun setengah lagi harusnya dimanfaatkan dengan kinerja maksimal oleh para menteri. Bukan sebaliknya, menyalahgunakan wewenang untuk kepntingan partai politik.

Di sisi lain, kondisi demikian menjadi catatan bagi pemerintahan berikutnya, penunjukan menteri dari partai politik jelas akan merepotkan sang Presiden bila dibanding figur profesional.

Waspadai Gangguan Distribusi

2008-01-02T19:27:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Antisipasi jalur disribusi sembako mendesak dilakukan di tengah bencana banjir yang menimpa beberapa wilayah Indonesia termasuk di Jakarta. Berkaca pada awal 2007, terhambatnya jalur distribusi bisa berdampak kelangkaan dan tingginya harga bahan pangan.
Sejak pekan pertama Desember, harga beras sudah mulai merangkak naik sehingga warga khawatir terjadi lonjakan menyusul terjadinya bencana banjir di sejumlah sentra produksi. Juga hambatan dari sisi distribusi pangan ke kota-kota besar.
Di Pasar Induk Cipinang (PIC), Rabu (2/1), tercatat beras jenis IR 64 Kelas III yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sudah berada di level harga Rp 4.800 per kilogram. Artinya terjadi kenaikan hingga Rp 600 dalam sebulan karena per 1 Desember 2007, beras jenis tersebut dijual di harga Rp 4.200 per kilogram.
Awal tahun lalu, saat banjir yang menimpa Jakarta, jalur distribusi terhambat sehingga membuat kenaikan harga di beberapa komoditas, termasuk beras. Sehingga dikhawatirkan kejadi serupa terjadi lagi tahun ini.
Direktur Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departamen Perdagangan, Gunaryo mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Bulog hingga bulog di dearah-daerah yang terkena bencana.
“Untuk saat ini, kami masih konsentrasi terhadap pengamanan harga beras dulu, sedangkan komoditas lainnya masih dalam pemantauan,” papar Gunaryo kepada INNChannels, di Jakarta, Rabu (2/1).
Khusus untuk banjir yang mulai merendam wilayah Jakarta dan sekitarnya, Depdag mengaku masih belum melakukan langkah pengamanan distribusin komoditas bahan pokok. “Mungkin besok kami segera melakukan korrdinasi,” tandasnya. Namun pemerintah masih memiliki 16.000 ton beras miskin (raskin) dan pada pekan kedua Januari sudah bisa disebar.
Sementara stok di PIC tercatat 30 ribu ton cukup untuk dua minggu ke depan. “Harga cenderung naik, karena memang sudah mulai memasuki musim paceklik,” papar Suminta, Kepala Pusat Data PIC. Namun ia menilai, libur nasional akhir tahun mengurangi permintaan beras.
Pedagang meyakini Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB) yang digelar Bulog bekerjasama dengan Asosiasi Penyalur Logistik Indonesia (Aplindo) akan menahan kenaikan harga beras.
Di PIC sendiri, selama Desember lalu telah dilakukan 2.600 ton beras OSHB. Sementara, untuk OSHB di wilayah Jakarta selama Desember 2007 untuk jenis beras dari Vietnam tercatat 5.045 ton sedangkan beras Thailand 684 ton.
Sementara Ketua Asosiasi Penyalur Logistik Indonesia (Aplindo) Suherman Dinata mengatakan, tidak ada persoalan dengan pendistribusian bila pun terjadi banjir. “Truck sebagai pengangkut barang kan tinggi, saya pikir tidak akan menganggu proses pendistribusian,” tegasnya.
Namun banjir mulai mengurangi permintaan beras oleh pedagang eceran. Sejak musim penjualan sedikit menurun karena pedagang tidak berani menyimpan stok terlalu banyak takut terkena banjir. Sekretaris Jenderal Induk Koperasi PIC Nelly Soekidi, menegaskan untuk antisipasi banjir, Aplindo akan berkoordinasi dengan Bulog.
Pengalaman banjir awal 2007 seharusnya menjadi catatan dalam penanganan pengamanan stabilitas harga bahan pokok. Karena dalam situasi apapun, ketersediaan pangan harus tetap terjaga. (www.innchannels.com)

Optimisme

2007-12-31T20:32:00.000-08:00

R Ferdian Andi R
MENJELANG tutup tahun 2007 Indonesia kembali berduka. Beberapa wilayah di Pulau Jawa direndam banjir yang dahsyat. Di Karanganyar, Jawa Tengah, tanah longsor memporak-porandakan ratusan rumah.

Di luar Jawa, bencana serupa juga terjadi. Banjir, longsor, air pasang, gempa bumi, semua tumplek blek menutup akhir tahun 2007. Seakan menjadi “tradisi” bencana akhir tahun di negeri ini.

Sebelumnya, pada pengujung 2004, juga terjadi bencana dahsyat berupa tsunami di Tanah Rencong dan sebagian di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan pada 2005, gempa dan banjir bandang melibas beberapa daerah di Jember, Jawa Timur.

Di bidang sosial, kekerasan atas nama agama pun tahun 2007 pun belum surut. Sejumlah kelompok merusak tempat peribadatan kelompok Ahmadiyah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wakil pemerintah, mengeluarkan fatwa sesat terhadap beberapa kelompok yang dianggap menyimpang.

Seolah sebuah pemantik, fatwa MUI itu wajib dilaksanakan untuk melarang aliran, jamaah, dan kelompok yang tidak mengikuti faham mainstream. Sungguh mengerikan potret hubungan keagamaan di negeri kita sepanjang 2007. Meski begitu, perayaan keagamaan sepanjang 2007 yang berjalan lancar dan aman patut diapresiasi.

Menjelang akhir tahun ini, saya mendapat kabar dari Pak Lik Nan dari kampung. Dia bilang harga pupuk menjulang tinggi di saat mulai masa tanam. Sebelumnya, dari tetangga rumah di Jawa Timur, ada kabar bahwa harga cabai meningkat tajam. Sekilo bisa mencapai Rp 3.000.

Namun sayang, kondisinya tidak didukung dengan hasil panen yang bagus. Konon, “penyakit kuning” menyerang sehingga membuat buruk hasil panen. Padahal tahun sebelumnya, hasil panen bagus, tapi harga tidak mendukung. Bayangkan, sekilo cabe harganya hanya Rp 500.

Tetangga kost saya akhir pekan lalu bercerita. Ia rela antri selama empat jam untuk mendapatkan harga minyak tanah seliter Rp 2.500 dengan jatah empat liter. Bila tidak antri, ia harus merogoh kocek Rp 4.000 per liter.

Pada awal periode tahun ajaran sekolah pada Juli lalu, ada seorang kawan yang mengeluh, putri kesayangannya tidak bisa mendaftar ke SLTP. ”Tidak bisa bayar uang pendaftaran sekolah,” demikian keluh sang kawan. Padahal, saat itu siswa-siswi baru sudah mulai masuk.
Nasib pahit dan mengenaskan yang terjadi dialami sebagian rakyat kita tampaknya menjadi catatan penting untuk perjalanan menuju 2008.

Namun, tak dapat disangkal bahwa negeri ini penuh dengan optimisime yang tinggi. Terlebih menjelang awal tahun. Hampir semua institusi – baik pelat merah maupun swasta – menanamkan optimisme. Baik individu kota maupun individu desa. Baik di pusat kota maupun di pinggiran kali.

Semua mendengungkan optimisme, semangat perubahan, semangat perbaikan, dan semangat kemajuan. Awal tahun bergelimang dengan optimisme seantero jagad raya ini.

Optimisme tersebut seakan mengalahkan jeritan, dan rintihan rakyat kebanyakan. Seperti halnya mantra, rapal dalam khazanah supranatural. Kata optimisme menjadi pembangkit, menjadi pengukit, menjadi sesuatu hal yang ajaib, mampu menyihir dari yang sedih menjadi riang. Dari yang menangis menjadi tertawa. Optimisime menjadi sesuatu yang ampuh.

Di negara tetangga seperti Pakistan, di akhir tahun 2007, diwarnai drama kekerasan politik yang memilukan. Pembunuhan Benazir Butho seakan tidak menyurutkan kelompok oposisi untuk menatap demokrasi di negeri penuh konflik itu.

Tak sampai sepekan, partai mendiang Benazir Butho memilih Bilawal, putra Benazir, sebagai ketua umumnya. Kelompok sipil di Pakistan seakan tetap optimis atas masa depan demokrasi di negeri tersebut. Mereka bersikukuh melaksanakan pemilu pada 8 Januari mendatang.

Di tanah air sendiri, nada optimisme terus didengungkan memasuki awal tahun 2008. Tim ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono optimistis, pertumbuhan ekonomi 2008 akan mencapai 6,8%. Pencapaian ini kelak diharapkan simetris dengan penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah optimistis angka kemiskinan turun hingga di 6-8%, jauh lebih rendah daripada angka tahun 2007 yang 9,75% atau 10,55 juta jiwa.

Hal ini juga diikuti dengan optimisme penurunan tenaga pengangguran pada 2008 mendatang. Bila pada 2006 penurunan tingkat pengangguran dari 11,10 juta (10,4%) dan turun menjadi 10,55 juta (9,75%) pada 2007. Pada 2008 pun pemerintah optimistis angka tersebut bakal turun.

Industri otomotif juga mendengungkan semangat optimisme tinggi. Target penjualan 5,4 juta unit untuk penjualan roda dua dan 540 ribu unit untuk penjualan roda empat merupakan target yang fantastis.

Ini sama saja dengan memutar ulang kondisi saat sebelum kenaikan BBM pada 2005 lalu. Sebuah indikasi bahwa kondisi ekonomi benar-benar pulih, dengan kembalinya daya beli masyarakat kembali normal.

Optimisme menjadi sebuah keharusan. Percaya diri untuk maju harus terus didengungkan. Ingin menjadi lebih baik harus dideklarasikan.

Hal ini pula sejalan dengan ajaran Rasul Muhammad. “Orang yang beruntung adalah orang yang

lebih baik di banding hari kemarin.” Dengan kata lain, esok harus lebih baik daripada hari ini.

Namun, optimisme tetap harus berpijak pada bumi. Optimisme harus belajar dari masa lalu. Optimisme harus mendasar. Optimisme bukan khayalan. Optimisme bukan mimpi di siang bolong. Optimisme harus dirancang. Optimisme harus simetris dengan program. Optimisme harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Optimisme harus dibarengi dengan kemauan keras. Optimisme harus diniatkan. Optimisme harus juga menuruti aturan main.

Penegakan hukum harus dirancang. Penurunan angka kemiskinan harus diprogramkan. Pembenahan partai politik harus dilakukan kemauan keras. Penangkapan koruptor harus dilakukan tanpa kompromi.

Perdamaian antaragama harus dipatuhi. Pupuk tidak boleh langka.Harga komoditi pertanian harus dilindungi. Biaya sekolah murah harus diwujudkan. Kesantunan para anggota dewan harus ditunjukkan. Harmonisasi antarelit harus dibuktikan. Antikorupsi tidak boleh hanya sebatas slogan, harus dibuktikan.

Optimisme harus berpijak. Selamat tahun baru 2008.

Partai Agama Kehilangan Pamor

2007-12-25T04:05:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

INNChannels, Jakarta — Pamor partai-partai politik berasaskan agama kini semakin merosot. Dalam realitas politik praktis, publik tak lagi mudah terpengaruh oleh pembedaan partai politik berdasarkan ideologi resminya. Bagaimana propek mereka ke depan?
Temuan mengejutkan dari IndoBarometer seakan menegaskan bahwa di mata publik, partai berideologi agama justru semakin tidak populer dibanding partai-partai berbasis umat yang tak menjadikan agama sebagai asas dan ideologi secara resmi.
Mayoritas responden yang dijaring IndoBarometer (12,5%) memiliki persepsi bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik yang paling memperjuangkan aspirasi umat Islam, meskipun partai ini secara resmi tidak berasaskan Islam.
Sedangkan posisi partai-partai yang jelas-jelas berasas Islam terpuruk di bawah PKB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, berada di nomor urut kedua (10,6%) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyusul dengan angka 10,2%.
Apa sebenarnya makna temuan IndoBarometer tersebut? Apakah hasil survei ini berkorelasi erat dengan proses pergeseran cara-cara masyarakat Indonesia dalam beragama (Islam)?
Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, mengatakan apa pun metodologi yang dipakai IndoBarometer, temuan survei itu semakin memperkuat argumen mayoritas umat Islam Indonesia cenderung bersikap moderat.
“Islam dalam partai hanya ada pada tingkat simbolisme saja. Dalam realitas politik, partai selalu pragmatis, hanya memikirkan bagaimana mendapat kekuasaan,” tegas Azyumardi.
Kepada INNChannels, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu menyebutkan contoh, dalam kasus pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten di Papua, PKS dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berasaskan agama Katholik bahkan bersedia melakukan koalisi.
Fenomena ini, dalam pandangan Azyumardi, menegaskan kuatnya pragmatisme politik, bukan idealisme politik.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mahfudz Siddiq, menegaskan bahwa pembedaan kepentingan antara partai Islam dan partai non-Islammemang terbatas hanya pada soal identifikasi basis ideologi dan hanya rujukan program.
“Tetapi untuk kepentingan-kepentingan politik, misalnya rekrutmen kepemimpinan dan sharing kekuasaan, sikap PKS memang sangat terbuka. Berkoalisi dengan partai mana pun, kita selalu terbuka selama ada agenda bersama untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya berdalih.
Azyumardi Azra berpendapat, selama ini memang publik cukup apresiatif terhadap citra PKS sebagai partai yang bersih, peduli, dan antikorupsi. Namun, lanjut Azyumardi, modal sosial tersebut tak akan mengubah pilihan publik lain untuk beralih ke PKS. “Sebagian besar orang melihat PKS adalah partai yang eksklusif,” tandasnya.
Selektivitas masyarakat dalam mengapresiasi partai yang terus meningkat itu menuntut partai-partai untuk segera memperbaiki kinerjanya agar lebih kompetitif di masa datang.
“Dalam pemilu legislatif mendatang, partai-patai Islam tidak akan mendapatkan tambahan suara yang signifikan,” tegas Azyumardi.
Apakah kondisi ini menjadi indikasi kuat bahwa di masa datang partai ber-paltform agama akan lenyap dari percaturan politik nasional? Azyumardi tak melihat kemungkinan itu.
“Di negara sekuler sekalipun, partai politik yang ber-platform agama akan tetap ada, meski hanya simbolisme,” tutur Deputi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wakil Presiden itu.
Dia menegaskan, partai-partai Islam akan mendapat dukungan lebih bbesar dari publik, asalkan bersedia mengurangi eksklusivitasnya. “Kurangi isu-isu eksklusifisme, seperti agenda penegakan syariat Islam,” sarannya.
Sebelumnya, penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) September juga mencatat pendapat dan ketertarikan nilai-nilai islamis yang diusung partai politik tak sebesar yang diperkirakan, hanya 33%. Sedangkan 57% publik lainnya lebih berorientasi pada nilia-nilai sekuler.
Perbedaan orientasi itu tercermin dari sikap publik terhadap isu-isu seperti polisi berjilbab, pelaksanaan rajam, pelarangan kaum perempuan menjadi presiden, dan lain-lain. Bagaimanapun dukungan publik sebesar 33% terhadap partai yang mengusung nilai-nilai Islam tak cukup kuat untuk diorganisir melalui kekuatan politik riil maupun dengan gerakan partai Islam.
Dalam penelitian LSI, dalam tiga tahun terakhir harapan publik terhadap perjuangan nilai-nilai Islam yang diusung partai menunjukkan kecenderungan yang menurun. Terhadap isu kepemimpinan perempuan misalnya, yang pada 2005 dukungannya mencapai 41%, menurun jadi 30% pada 2006 dan merosot lagi menjadi 22% pada 2007.
Temuan dan hasil survei kedua lembaga riset itu semakin menegaskan adanya indikasi bahwa isu-isu eksklusivisme akan semakin ditinggalkan oleh publik.
Partai politik berideologi agama hanya dapat eksis dan berkembang bila rela meninggalkan simbolisasi agama, sebaliknya perlu mengaktualisasikan nilai-nilai agama secara subtansial sebagaimana ditonjolkan oleh PKB.
Dalam realitas politik praktis, publik tak lagi mudah terpengaruh oleh pembedaan partai politik berdasarkan ideologi resminya. Karenanya, menjadikan agama sebagai ideologi dan simbolisme sepertinya bukan lagi kiat yang strategis dalam mengembangkan sebuah partai politik. Asas agama hanya dapat dipertahankan di atas kertas semata

Politisi Muda: Besar Syahwat, Kecil Karya

2007-12-25T03:58:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

Kini saatnya kaum muda memimpin! Itulah jargon yang populer menjelang Pemilu 2004. Saat itu para aktivis organisasi kemahasiswaan (aktivis 1998) memang tengah berlomba dalam perebutan kursi di lembaga legislatif.

Mereka antara lain adalah pendiri Forum Kota (Forkot) Luthfi Iskandar, mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Barita Simanjuntak, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fitus Morin, dan mantan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) David Pajung.

Ada juga Ketua Umum PMII Nusron Wahid, mantan Ketua Umum DPP IMM Piet Khaidir, mantan Ketua IPPNU Ratu Dian Latifah, mantan Wakil Ketua PB HMI Ahmad Dolly Kurniawan, dan mantan Ketua HMI Badko Jawa Bagian Tengah Teuku Ansyari.

Memang, tak semua politisi muda itu berhasil duduk di kursi legsilatif. Malah di luar nama-nama tersebut justru muncul sejumlah nama aktivis muda yang berhasil berkiprah di Senayan. Seperti Rama Pratama, mantan Ketua BEM UI periode 1998 yang hingga kini berkiprah di Senayan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bagaimana kiprah mereka saat ini di Senayan? Apakah jargon perubahan yang mereka usung saat menjelang pemilu kini telah tercapai? Atau sebaliknya, generasi muda negeri tersebut justru larut dalam permainan politisi para seniornya?

Arbi Sanit, pengamat politik dari Universitas Indonesia, melihat para politisi muda – khususnya aktivis 1998 – kini tidak berdaya di parlemen. Menurut dia, pola kepemimpinan di partai politik tempat mereka bernanung justru telah menutup peluang mereka untuk melakukan perubahan.
“Memang mereka pada awalnya mengusung isu dan semangat perubahan. Namun karena sistem politiknya tidak terbuka, mereka akhirnya tak bisa berbuat apa-apa,” tutur Arbi kepada INNChannels, di Jakarta, Minggu (23/12) siang.

Dalam pengamatan Arbi, saat ini para politisi muda hanya memiliki dua pilihan: Berjibaku atau tersesat. “Saat di luar ring kekuasaan, mereka lantang berteriak. Namun ketika masuk, mereka tak mampu menpengaruhi yang lainnya,” tegasnya.

Kondisi demikian diperparah dengan ketidakkompakan para politisi muda karena masing-

masing terjebak pada arus pencarian kekuasaan, seperti para seniornya. Bila kondisi demikian yang terjadi, kata Arbi, seharusnya para politisi muda mengambil langkah taktis dengan keluar dari Senayan, bukan tambah memperkuat kepentingan masa lalu di dalam.

Kendati demikian, Arbi memberi saran agar politisi muda tetap mempertahankan semangatnya dengan memperkuat pemikiran yang lebih inovatif. “Harusnya politisi muda memberikan pemikiran inovatif dan argumentatif yang kuat dalam perdebatan di Senayan,” tandasnya.

Tudingan Arbi memang beralasan. Direktur Reform Institute Jakarta, Yudi Latif, masalah utamanya adalah sejauh ini memang tak ada politisi muda beride besar yang masuk ke parlemen.“Sebaliknya, di zaman yang pebuh tantangan besar ini yang muncul hanyalah pemimpin muda yang kerdil, orang kerdil. Akibatnya, politik kerdil pula yang merajai republik ini,” katanya.

Dalam bahasa Eep Saefulloh fatah, meski rezim berganti tapi tabiat politik kalangan politisi mudanya tetap mencerminkan perilaku elite politik masa lalu. ”Regime changes, elite continues. Rezim berganti, tapi elitenya berlanjut dalam bentuk mindset dan tabiat politisi muda yang meniru perilaku buruk seniornya seperti KKN dan siap menghamba pada kekuasaan,” kata Eep Saefuloh Fatah.

Ironisnya, cap buruk ini diamini oleh sebagian politisi muda sendiri. Andi Rahmat, anggota Fraksi PKS DPR RI , misalnya tidak menampik anggapan bahwa situasi di Senayan sudah terkondisikan dengan sistem yang tak kondusif. “Ini menyangkut rule of game yang tidak mudah diubah,” katanya.Mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2000-2002 ini menyebut, parlemen yang bertugas melakukan legislasi memiliki muara dari konsensus yang menonjolkan adu kekuatan antarfraksi. “Kontribusi politisi muda belum maksimal karena sistem yang tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Ia menganalogikan, kiprah politisi muda di parlemen tak ubahnya dengan proses tranpalantasi di dunia medis. Ia menegaskan, kiprah politisi muda memang belum terasakan langsung oleh masyarakat. Namun, Andi memastikan secara perlahan politisi muda menunjukkan kiprahnya di parlemen. Secara pribadi, ia sendiri belum puas atas kiprahnya di Senayan selama tiga tahun terakhir. “Banyak hal yang tidak bisa saya lakukan,” tuturnya.

Namun bagi Andi, inilah konsekuensi dari kepuasan aktivisme yang tidak pernah selesai. Perbedaan perjuangan di luar Senayan dan di dalam Senayan baginya adalah hanya perbedaan setting perjuangan saja.Dalam pengamatan Budiman Sudjatmiko, Ketua Reformasi Perjuangan untuk Demokrasi (Repdem), kemandegan gerakan politisi muda di Senayan terletak dari belum selesainya reformasi di internal partai.“Yang terpenting adalah perubahan di internal partai. Bila hal tersebut berjalan, di mana pun kader partai ditempatkan (eksekutif, legislatif, red), ia akan berjalan efektif,” tegasnya kepada INNChannels, Senin (24/12).

Mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini juga melihat, lumpuhnya peran politisi muda di Senayan karena terjadinya jarak antarpolitis tua yang lebih lambat dalam mengapresiasi perubahan dan politisi muda yang lebih tanggap atas perubahan.Budiman menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan penguasaan politisi tua di kendali partai. “Harus ada perombakan dalam struktur fraksi di partai,” usulnya.

Mantan tahanan politik di era Orde Baru itu menganggap wajar terjadinya perbedaan setting perjuangan aktivis muda di ekstra parlementer dan intra parlementer. Namun, kata dia, tak semestinya perbedaan tersebut semakin dijauhkan, sebaliknya harus didekatkan.
“Saya melihat hingga menjelang pemilu 2009 jarak antara perjuangan ekstra parlementer dan intra parlementer semakin jauh,” tegasnya.Siklus sejarah sepertinya selalu berulang. Semangat perubahan yang pernah dibangun para aktivis gerakan mahasiswa era 1966 sebenarnya tak jauh berbeda semangat para aktivis 1998. Namun publik dapat menilai dengan mudah bagaimana kiprah mereka di saat telah menjadi bagian dari kekuasaan.

Peran kaum muda tidak akan maksimal, bila tidak didukung perubahan sistem politik di negeri ini. Bila tidak ada perubahan, maka politisi muda hanya menjadi pengikut politisi seniornya semata. Kondisi ini sama halnya memutar kembali sejarah 1966 silam: Besar syahwat, miskin karya.

Ketua Umum DPP Formasi: Sudahi Masa Transisi!

2007-11-17T22:41:00.000-08:00

Jumat, 15 Oktober 2004
Dewan Pimpinan Pusat Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia (DPP Formasi) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) awal bulan ini. Acara bertajuk "Pemilu 2004 dan Masa Depan Supremasi Hukum" ini dibuka Menteri Agama RI, Prof Dr H Said Agil Husein al-Munawar. Pada kesempatan ini, sekaligus dilakukan kegiatan diskusi dan seminar yang membahas berbagai persoalan aktual bangsa di bidang hukum, politik maupun agama.

Rakornas yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, 10 - 13 September 2004 ini menghasilkan keputusan penting baik internal maupun eksternal. Di bidang internal, disebutkan bahwa Rakornas mendesak kepada DPD FORMASI seluruh Indonesia untuk mengkaji diskurus fakultas profesi bagi Fakultas Syri'ah untuk dibawa dalam lokakarya nasional.

Sedangkan untuk bidang eksternal, khususnya politik nasional, momentum Pemilu 2004 perlu dimanfaatlkan guna menyudahi proses transisi. "Selama ini elit begitu gemar mengusung wacana transisi, lacurnya hal tersebut dijadikan dalih pembenar untuk melakukan tindakan yang tidak tepat dalam berbangsa dan bernegara" demikian ditegaskan Ketua Umum DPP Formasi, Rahmat Ferdian Andi R.

Bertempat di Wisma Syahida Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menag dalam sambutannya mengharapkan agar Rakornas dapat menghasilkan butir-butir pemikiran dan rumusan-rumusan yang bermanfaat baik untuk kepentingan intern organsisasi maupun kepentingan masyarakat luas."Mahasiswa diharapkan menjadi pelopor pembangunan bangsa pada masa datang, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang keagamaan," ujar Menteri.

Rakornas dihadiri seluruh pengurus DPP/DPD/DPC Formasi se-Indonesia dan diawali dengan sesi seminar bertema "Menakar Komitmen Bersama dalam Penegakan Supremasi Hukum". Tampil sebagai pembicara antara lain Sjahruddin Rasul, wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Setya Arinanto, dan Tisnaya I Kartakasuma (Masyarakat Advokasi untuk Konstitusi Baru Indonesia).

Korupsi menjadi momok dalam proses berbangsa dan bernegara, terlebih dalam menuntaskan agenda supremasi hukum yang masih dalam titik nadir. "Terdapat fenomena saat ini, korupsi telah menjadi tren sehingga kita sebut dengan korupsi jamaah," demikian diungkapkan pengajar fakultas hukum UI, Setya Arinanto.

Di samping membahas tema supremasi hukum, persoalan Fakultas Syari'ah menjadi sorotan penting dalam agenda Rakornas DPP Formasi. Hal tersebut tercermin dalam sesi seminar kedua "Menggali Akar Sejarah Syariah Peluang Menjadi Fakultas Profesi" dengan menghadirkan Prof Dr M Amin Summa MA SH (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Dr Taufikurrahman MPd (Ketua Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Madura).
Taufikurrahman menegaskan, orientasi profesionalisme menjadi sebuah paradigma yang harus segera diambil oleh Fakultas Syariah guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar siap pakai, "Dengan beragam peluang di depan, menjadi keniscayaan bagi Fakultas Syari'ah untuk berorientasi profesional," tegas Ketua Jurusan Syariah yang semasa kuliah menjadi aktivis PMII ini.

Selain itu dia menambahkan agar hendaknya STAIN, IAIN, maupun UIN sebagai suatu institusi Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) harus mempersembahkan lulusan terbaik (excellent outcomes) bagi kemanfaatan masyarakat penggunanya. Hal itu dapat dicapai jika lulusan PTAI menggariskan capaian kualitas bagi para calon lulusannya dengan competence based grad dan memiliki competitive advantage. Oleh karena itu, prasyarat yang perlu mendapat perhatian utama, khusus bagi penyelenggara dan/atau pengelola PTAI, adalah penataan paradigma institusional. Pengelola Fakultas Syariah, tidak terkecuali ada dalam sistem ini.

Fakultas Syariah, lanjut Taufikurrahman, saat ini masih dipandang oleh para pakar manajemen pendidikan tinggi sebagai lembaga yang masih menerapkan paradigma lama. Paradigma yang dimaksud adalah memposisikan perguruan tinggi sebagai traditional governance dan bukan sebagai good corporate governance. "Menjadikan syariah sebagai fakultas profesi, merupakan perubahan paradigmatik dari traditional governance yang ditransformasi pada good corporate governance," ungkapnya. Untuk itu diperlukan kemantapan pada jati diri keilmuan. Jati diri itulah yang akan mengantarkan Fakultas Syariah menjadi fakultas pofesional.

Menurutnya, telah jamak diketahui umum bahwa mahasiswa Syariah dididik di PTAI untuk menekuni bidang ilmu yang berkaitan erat dengan pemahaman performansi dan kinerja hakim agama, advokat, ahli falak, dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah pada KUA). Sementara untuk memiliki keahlian akademik bagi mereka (khusus bagi mahasiswa yang berminat menjadi akademisi atau ilmuwan) masih dipersyaratkan untuk menempuh studi lanjut, sekurang-kurangnya pada level magister.

Oleh karena itu, lanjut Taufik, dapat dipahami bahwa sudah saatnya Fakultas Syariah "mendeklarasikan diri" sebagai fakultas profesi, yaitu institusi yang memprioritaskan orientasi dan kompetensi profesional dalam mendidik para mahasiswa dengan tanpa menghilangkan esensi dan kompetensi akademiknya. (yus)

Ajakan Jadi Antek Soharto, Upaya Pembodohan dan Menyesatkan

2007-11-17T22:32:00.000-08:00

Jakarta, gusdurnet

Calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, Bara Hasibuan menilai ajakan Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) R Hartono kepada masyarakat Yogyakarta untuk menjadi antek Soeharto adalah cermin kegagalan Megawati dalam mencegah kembalinya rezim Orde Baru ke panggung kekuasaan."Pemerintahan Megawati seharusnya bisa menangkal bahaya laten Orba yang terus saja merongrong dan upaya pembodohan rakyat," kata Bara Hasibuan di Jakarta seperti diberitakan Kompas, Selasa (16/3/2004).

Menurut Bara apa yang disampaikan R Hartono tersebut menunjukkan bahwa rezim Orba sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan jika rakyat tidak jeli melihatnya."Rakyat harus membuka mata dengan segala antek-antek Soeharto dan menolak segala bentuk ajakan menyesatkan," kata Bara.

Dalam kampanye PKPB yang dilaksanakan di Graha Sabina Vidi, Sleman Yogyakarta (14/3/2004), R Hartono dengan tegas mengajak masyarakat Ygyakarta untuk menjadi antek Soeharto., "Kalau merasa orang Yogya, dan bangga dengan Yogya-nya, marilah menjadi antek Soeharto," kata Hartono.

Hal senada disampaikan aktivis mahasiswa dari Forum Mahasiswa Syari’ah Se Indonesia (FORMASI), Rahmat Ferdian AR menyatakan bahwa rakyat harus cerdas dan tidak mudah dipengaruhi ajakan-ajakan semacam itu,”Sekarang ini ada upaya untuk memutar kembali memori lama, untuk menarik simpati rakyat,” kata Ferdian kepada gusdur.net di Jakarta.

Meski begitu, Aktivis PMII tersebut, yakin ajakan semacam itu tidak akan begitu saja diikuti oleh rakyat, meskipun dia tidak menyangkal bahwa ada sebagian kecil rakyat yang menginginkan rezim Orde Baru kembali. Oleh karena itu, menurut Ferdian, harus ada konsolidasi kekuatan prodemokrasi untuk mencerdaskan rakyat agar tidak mudah dibodohi.

Ironi Medali Demokrasi

2007-11-15T04:18:00.001-08:00

R Ferdian Andi R dan Ahluwalia
Selasa, 13 November 2007
INNChannels, Jakarta- Inilah ironi medali demokrasi di negeri kita. Meski mendapat apresiasi dari dunia internasional, setelah satu dekade berjalan demokratisasi di Indonesia pasca Orde Baru ternyata belum juga mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Tak dapat disangkal, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) yang dipilih secara demokratis mendapat mandat yang sangat besar dari rakyat. ‘’Mandat rakyat itu bermuara pada kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan sosial,’’ kata Yudi Latif PhD, Direktur Reform Institute Jakarta kepada INNChannels, Selasa (13/11).

Penghargaan Lembaga International Assosiation of Political Consultant (IAPC) untuk Indonesia yang Senin (12/11) diterima Presiden SBY, menurut Yudi, haruslah dibarengi dengan kerja nyata yang berujung pada meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat.
Penghargaan dan anugerah ''The Democracy Medal Award'' atas keberhasilan Indonesia ini adalah bukti kesuksesan rakyat melaksanakan sistem demokrasi dengan baik. ‘’Hal ini semestinya jadi pendorong bagi pemerintah, parpol, civil society, dan elite reformasi untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Bukan malah sebaliknya’’ ungkap Yudi, mantan wakil rektor Universitas Paramadina.

Pemerintahan SBY-JK mengusung kompleksitas masalah ekonomi dan sosial yang relatif berat dari para pendahulunya. Beban utang yang diwariskan pemerintah pendahulu kepada SBY-JK mencapai US$150 miliar, terdiri atas utang luar negeri dan domestik. Belum lagi masalah kemiskinan yang melanda lebih dari 100 juta jiwa sebagaimana data yang dilansir Bank Dunia dan masalah kepastian hukum yang masih menjadi kendala bagi tegaknya keadilan di Indonesia.
‘’Rakyat menginginkan reformasi ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Ini tantangan berat,’’ kata pengamat politik dari Univeritsa Airlangga (Unair) Surabaya Daniel Sparingga PhD. Bagi Daniel, apresiasi atas prestasi Indonesia ini adalah sebuah kewajaran. Menjadi tidak wajar jika apresiasi atas prestasi itu tidak diimbangi dengan kerja dan hasil nyata.

Dengan kata lain, prestasi hanyalah aspek matematis yang tidak substantif. Secara matematis, nilainya sudah bagus. Sayangnya, dalam pelaksanaannya dengan indikator meningkatnya kesejahteraan rakyat, belum sebagus nilainya.

Serti itulah gambaran umum tentang korelasi demokrasi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam konteks ini, Wapres M. Jusuf Kalla bahkan sering mengingatkan bahwa demokrasi harus bisa mensejahterakan rakyat. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan kekecewaan rakyat. Ujung-ujungnya, demokrasi bisa saja dinilai tak bermanfaat oleh rakyat.
Daniel Sparingga mengakui, dalam tinjauan pelaksanaan sistem demokrasi, Indonesia jauh lebih maju dari 10 tahun lalu. Tapi, sukses demokrasi tak sebanding lurus dengan sukses kehidupan sosial dan ekonomi rakyatnya. Ada yang salah?

Daniel, yang juga dosen politik Unair, mengakui pasti ada yang kurang dalam melaksanakan demokrasi. Tapi, hal itu tak boleh mengurangi semangat publik berdemokrasi.
Daniel menyambut positif penghargaan dunia internasional. “Penghargaan itu untuk mendorong demokrasi ke depan walaupun masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui,” katanya kepada INNChannels. Di mata Daniel, makna demokrasi bisa berdimensi sebagai tujuan, sebagai cara maupun prinsip. “Masing-masing dimensi akan memberi efek,” jelasnya.

Tapi, sekali lagi, itulah ironi demokrasi. Seperti kata pengamat ekonomi Iman Sugema PhD dari Indef dan IPB, demokrasi dan ekonomi adalah sesuatu yang berbeda. “Demokrasi dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat itu merupakan dua hal yang berbeda,” tegas Iman, yang juga dosen Universitas Paramadina, kepada INNChannels menanggapi penganugerahan medali demokrasi untuk Indonesia. Menurutnya, bangsa yang demokratis belum tentu rakyatnya sejahtera. Demikian pula sebaliknya

Politik Paripurna "Si Moncong Putih"?

2007-11-15T02:27:00.001-08:00

R Ferdian Andi R

INNchannels, Jakarta — Pengalaman adalah guru paling bijak. PDI Perjuangan tampaknya paham betul makna pameo ini. Melalui iklan layanan masyarakat, parpol wong cilik ini mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat jilid II. Isinya tak lain soal kinerja Fraksi PDIP di DPR.

Melalui “Laporan Kepada Rakyat”, parpol berlambang moncong putih ini seakan ingin membuktikan bahwa pimpinan dan kadernya telah bekerja untuk rakyat. “Kami ingin menunjukkan kepada rakyat, PDIP adalah partai oposisi yang bukan hanya asal bunyi dan asal beda,” tegas Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDIP, kepada INNChannels, Rabu (14/11) siang.
Dua hal mendasar yang menjadi sorotan PDIP, yaitu semua aspek kebijakan pemerintah dan apakah kebijakan pemerintah itu berpihak kepada rakyat atau tidak.
Bukan baru kali ini PDIP melancarkan inovasi politik. Sebelumnya, parpol berideologi nasionalis ini mendirikan sayap organisasi, Baitul Muslimin Indonesia (BMI), sebagai wadah konstituennya yang beragama Islam.

Sejauh mana efektivitas gerakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri dalam menyongsong sukses Pemilu 2009? Sukses pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Oktober lalu, PDIP menempati posisi pertama dengan perolehan suara 20%. Padahal, Juli, PDI-P hanya meraih 17% suara.

“Dalam survei kami, perolehan suara PDIP cukup fluktuatif. Kadang mengungguli Partai Golkar, kadang juga di bawah Partai Golkar,” kata Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepada INNchannels.

Dalam laporan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, Maret lalu, PDIP unggul di kota dan desa dengan banyaknya dukungan pemilih beragama Islam dan Kristen. Hal serupa terjadi pada pemilih di Jawa dan di luar Jawa. Khusus di kalangan suku Sunda, PDIP kalah dari Golkar. Di kategori pendidikan, PDIP unggul jumlah pemilih berpendidikan rendah, tapi kalah dari Partai Demokrat dalam jumlah pemilih berpendidikan perguruan tinggi.
“Laporan melalui media massa lebih menyasar pada pemilih kelas menengah yang memang minim dimiliki PDIP,” tegas Saiful. Di mata Saiful, pengumuman kinerja Fraksi PDIP kepada publik merupakan tradisi baru dalam kehidupan politik di Tanah Air.

Menurut hasil survei tentang pilihan pemilih terhadap partai politik, perolehan suara PDIP cenderung meningkat. Hasil yang hampir sama terjadi pula dalam survei pemilih terhadap pemilihan presiden. Popularitas Megawati dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Pada riset Oktober 2006, Megawati meraih 18,3% suara, Desember 17,4%, dan Maret 2007 memperoleh 25,5%. Menariknya, naiknya popularitas Megawati secara simetris terkerek seiring dengan turunnya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini presiden.
Apakah pencapaian perolehan partai politik berbanding lurus dengan pencapaian popularitas Megawati? "PDIP selama ini tidak satu paket dalam mengusung dua agenda sekaligus pada pemilu 2009,” tegas Saiful.

Lebih lanjut Saiful mengatakan kinerja PDIP selama ini secara internal mungkin berdampak positif bagi kekompakan partai. ”Tapi, untuk menuju sukses Pilpres, PDIP harus bekerja lebih keras karena modal Pilpres tidak cukup hanya solid di internal,” tandasnya.
Meski begitu, elite dan kader PDIP beranggapan lain. Berbagai gerakanyang dilakukan selama ini adalah satu paket untuk sukses pemilu legislatif dan pemilu presiden. ”Yang kami lakukan selama ini ya satu paket, yaitu untuk sukses pemilu legislatif dan presiden, karena satu sama lain saling berkaitan,” kata Tjahjo.

Langkah inovatif PDIP lambat laun menunjukkan hasil. Indikasinya, hasil lembaga survei menunjukkan trend positif. Tapi, di sisi lain PDIP, juga harus bekerja lebih keras untuk mengecap sukses dua hajatan lima tahunan pada 2009.

Trend popularitas Megawati yang masih di bawah SBY harus menjadi pemantik semangat para kader PDIP untuk memoles figur capresnya. Karena pelaksanaan pemilu masih dua tahun lagi, performa Si Moncong Putih yang belum paripurna itu memang harus terus diuji.

Persahabatan Berbasis Kaliwates

2007-11-14T06:33:00.000-08:00

Mengenang Memori Kaliwates, Mengukir Cerita Jakarta. Demikian tema dalam "Halal bihalal dan Reuni Keluarga Besar Alumnus MAPK/MAK Jember-Jakarta". Ya, reuni dan halal bihalal kali pertama yang relatif 'agak mahal'. Bukan mahalnya harga iurannya, tapi mahal maknanya.

Terus terang, saya pengagum term 'silaturahim'. Di sini saya sangat kagum dengan konsep usungan Muhammad tersebut. Dan sebaliknya, saya sama sekali tak respek dengan orang yang sama sekali tak mengagungkan silatruhim. Kesannya norak atau ekstrim, tapi saya dapat menikmati arti penting silaturhim. Mahalnya halal bihalal kemarin juga karena berlokasi di Jakarta. Kenapa? Ya, karena di Jakarta silaturhim sangat mahal. Bisa ber'muwajahah' adalah point sangat mahal di Jakarta. Sangat susah memanaj waktu, itu salah satu membuat mahalnya waktu di Jakarta.

Halal bihalal para alumnus MAPK/MAK Jember terasa spesial. Kami mengenang kala itu di asrama Kaliwates, Jember. Sekedar informasi, MAPK-MAK adalah program yang digagas alm. Munawir Syadzali, dengan merekrut lulusan 10 besar MTs se-Indonesia. Singkatnya, konon kami adalah produk sekolah gratis dan murid pilihan.

Halal bihalal serasa bermakna dalam, selain menjadikan kaliwates sebagai pijakan untuk bergerak, kami juga menggagas Baitul Maal waTamwil (BMT) Orgamasus. Semoga niat amal baik ini selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amien.

Presiden Republik Cinta

2007-11-14T04:16:00.000-08:00

Dewa 19, adalah band pertama kali yang saya kenal. Pertama kali pula saya jatuh cinta dengan musik, khususnya musik dalam negeri. Ya, saat kelas dua SMA (th 1997), Dewa 19 (formasi Ari Lasso sebagai Voc) manggung di GOR Kaliwates, Jember.

Kebetulan, karib saya, Lukman Hakim mengajak untuk menonton konser Dewa 19. Ajakan Lukman saya kabulkan. Menariknya, nonton konser Dewa 19 yang kali pertama itu, pertama kali juga saya 'membobol' tempat konser, alias tidak membeli karcis. Bodohnya lagi, perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Saya tidak tahu lagi, berapa konser yang saya tonton tanpa merogoh kocek. (maaf mas-mba panitia ya. kebanyakan panitia dari senat mahasiswa Univ Jember).

Pengalaman paling buruk, dan terakhir kali di Jember, saat pementasan Jamrud. Kebetulan kala itu, persis habis pelulusan SMA. Dengan semangat kegembirian pelulusan SMA, saya dan kawan-kawan mengulangi kebiasaan buruk, 'mbobol tempat konser'. Apesnya, tempat yang biasa kami lewati (teralis besi di gor kita cabuti, agar bisa masuk badan kita) ternyata di bawahnya sudah bersiap-siap para aparat keamanan. Nampaknya 'gerakan' saya dkk terendus panitia. Al hasil, kami di'arak' para polisi keliling booth GOR sambil jongkok. Malunya minta ampun. Untungnya, saat itu masih belum dimulai konser sehingga para penonton masih belum banyak. Untungnya lagi, hari itu adalah hari terakhir di sekolah, pikiran kami saat itu " bila pun ketemu para guru dan kawan, tidak bakal ketemu lagi kok". he,he

Berkat hobi mbrobos tadi, saya mulai berkenalan dengan band-band tanah air. tak terkecuali Dewa 19 menjadi band favorit. Setiap pemberitaan tentang Dewa 19 dan personilnya, tak pernah luput saya pelototi. Singkat cerita, awal menginjakkan kaki di Jakarta, saya langsung hunting nomor Ahmad Dhani (pentolan Dewa19). Singkatnya, saya dapat menghubungi langsung ybs. Surprise dan bangga juga. Sekadar informasi, saat itu Dewa 19 mengalami kevakuman alias tidak seheboh saat ini.

Hubungan saya dengan Dhani terus terjalin. Tidak hanya dengan Dhani, hubungan juga merembet dengan salah satu 'mentor spritual'nya, Ustadz Hasan. Ia juga saya daulat menjadi 'guru spritual'. Terus terang, awal menginjakkan kaki di Jakarta, nuansa spritual dalam diri terasa kering. Ungkapan yang khas dan selalu teringat dari Ust Hasan adalah "temukan Aku". Hubungan semakin menunjukkan titik kulminasi, puncaknya saat Dhani 'dikeroyok' laskar Islam, Front Pembela Islam (FPI) atas kasus kaligrafi, saya dan beberapa kawan sempat 'mengadvokasi' Dhani.

Foto di atas diambil saat saya berkunjung di cafe milik Dhani; The Rock Cafe. Saat itu Dhani sempat berujar "Lek wis mari ngombe bir terus ngombe banyu putih, dadine halal,(kalau minum bir tapi kemudian minum air putih jadinya halal hukumnya)" katanya sambil mengatakan, bahwa pernyataan tersebut dari sahabat nabi Umar Ibnu al-Khathhab. wallahu a'lam.

Ala kulli haal, Dhani yang fenomenal dalam beberapa hal, patut menjadi inspirasi. Setidaknya 'anak kampung' yang kini menjadi 'PRESIDEN REPUBLIK CINTA'! Salute!

Harakiri Politik Sutiyoso?

2007-11-14T03:55:00.000-08:00

R Ferdian Andi R

INNChannels, Jakarta — Baru sebulan kasak-kusuk sebagai calon presiden, Sutiyoso, mantan Gubernur DKI, mulai diusik “borok”-nya. Mabes Polri berencana memanggil Sutiyoso dalam kasus busway untuk diminta keterangan. Situasi ini, setidaknya menjadikan roadshow politiknya di berbagai daerah menghadapi “cubitan dan ganjalan” dari pihak yang berwajib.
Bila me-review komentar para politisi menanggapi pencalonan Sutiyoso, sebagian besar menyimpulkan pencalonan mantan Gubernur DKI tersebut terlalu pagi. Wapres M Jusuf Kalla pernah mengingatkan kepada siapa pun yang berkeinginan menjadi presiden, sebaiknya tidak terlalu dini untuk mencalonkan diri, karena ini membuka peluang bagi musuh politik untuk membuka kejelekan dan aibnya. Apakah Sutiyoso dalam kondisi “harakiri” politik semacam ini?
Meski pihak Mabes Polri menegaskan kasus busway tidak ada unsur politik, namun Sutiyoso yakin dirinya mulai menjadi korban pembunuhan karakter dalam rangka pencalonan dirinya sebagai presiden RI pada 2009 mendatang. “Jadi, dari mana ceritanya saya dituduh macam-macam? Ini namanya pembunuhan karakter! Kenapa saya yang menjadi sasaran?” katanya Minggu (11/11) kepada INNChannels.
Namun pihak Mabes Polri membantah tuduhan Sutiyoso. Melalui Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen (Pol) Sisno Adiwinoto mengatakan rencana pemeriksaan terhadap Sutiyoso murni dalam konteks hukum. “Jadi dasar pemanggilan mantan Gubernur DKI Jakarta karena terkesan memaksakan penyelesaian proyek busway. Kami akan kejar. Karena (di balik itu) ada kepentingan tertentu,” katanya.
Saling bantah dan tuding kini tengah terjadi. Bila merunut kembali, kasus hukum busway memang telah memakan korban. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI, Rustam Effendi, menjadi terpidana kasus korupsi busway periode 2003-2004 yang merugikan negara sebesar Rp 10,521 miliar. Selain Rustam, Ketua Panitia Pengadaan Busway, Sylvira Ananda, serta Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama (AUB), Budhi Santoso, juga menjadi pesakitan imbas korupsi busway.
Kini, busway semakin populer. Selain sedang merepotkan warga Jakarta karena membuat macet, juga nampaknya jadi isu yang cukup seksi bagi politisi Tanah Air. Tak urung, tokoh selevel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut sibuk mengurusi proyek armada massal Jakarta, dengan memanggil Gubernur DKI Fauzi Bowo. Sebegitu seksikah proyek busway bagi politisi?
Mohammad Qodari, Direktur Eksekutif Barometer, kepada INNChannels, Senin (12/11) siang mengatakan rencana pemanggilan Sutiyoso oleh pihak Mabes Polri bila dilihat dalam konteks politik jelas akan berimplikasi positif sekaligus negatif. “Jika Sutiyoso bersalah maka akan negatif, namun jika Sutiyoso tidak terbukti korupsi maka akan berdampak positif,” katanya.
Qodari tidak menampik bila kini Sutiyoso sedang dalam posisi harakiri politik. “Siapa pun yang mau menjadi pejabat publik atau capres harus siap dengan segala macam risiko” tegasnya. Namun Qodari mengingatkan, bila Mabes Polri benar-benar memeriksa Sutiyoso, itu bukan karena penilaian bahwa proyek busway gagal, namun melalui mekanisme hukum.
Sedikit berbeda pendapat yang disampaikan oleh Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Menurut dia, bila memang terjadi persoalan, kenapa tidak dilakukan pada saat Sutiyoso masih mejabat sebagai Gubernur DKI. “Seharusnya kalau menyangkut masalah hukum, kenapa tidak di saat-saat dia menjabat? Karena semua orang di mata hukum kan sama,” tegasnya.
Dia mempertanyakan apakah rencana pemeriksaan memang murni penyidikan hukum atau karena dia mencalonkan diri sebagai presiden.
Bila menengok kembali pada kontestan Pilpres 2004 lalu, hampir semua kandidat ditertpa isu miring. Seperti Wiranto yang disibukkan dengan isu pelanggaran HAM di Timor Timur, SBY dengan kasus 27 Juli 1996, serta Megawati yang kini diseret oleh skandal VLCC oleh pembantunya, Laksamana Sukardi.
Sistem politik dan hukum di Indonesia memang masih belum proporsional. Tak jarang kasus politik masuk ranah hukum, dan sebaliknya. Hingga publik sulit mengidentifikasi antar kedua hal tersebut. Peristiwa Sutiyoso dapat menjadi amatan dan pelajaran bagi mereka yang berniat menjadi presiden RI 2009. Pilihan waktu pendeklarasian seakan menjadi faktor penting “kemenangan” pemilu. Bagi Sutiyoso, kasus busway seperti pisau bermata dua: Bisa menjerumuskannya atau mensukseskannya. Kita lihat saja

Bersama Wapres Hamzah Haz

2007-11-13T22:06:00.000-08:00

Foto ketika diterima oleh Wakil Presiden RI, Dr (Hc) Hamzah Haz di Istana Wakli Presiden, 8 Oktober 2003. Audiensi saat menjelang Rakernas dan Pelantikan DPP FORMASI 2003-2005, "Pribumisasi Syariat Islam di Indonesia".

Kebebasan Ekspresi

2006-08-10T10:21:00.000-07:00

"Bernyanyi karena terpaksa". Itulah caption foto di samping. Ya, terpaksa karena tak ada satupun kawan yang mau 'menghandle' mick. Ceritanya, ketika main di daerah Depok, Jawa Barat. Malam itu, saya dan beberapa kawan sempatkan mampir di 'mie japos' (depan depok town square). Lha, kebetulan di mie japos ada fasilitas karaoke. Singkat cerita, saya beranikan diri ambil mick dari sang keyboardist. Jadilah saya bernyanyi...Untung kita mengusung 'kebebasan berekspresi'!

Bersama Supranatural

2006-07-18T07:16:00.000-07:00

Bertemu dengan supranatural di negeri ini, menjadi bagian "hobi" saya. Termasuk ketika "sowan" dengan supranatural Permadi yang dilakukan sesaat gempa di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Kebiasaan ini bukan pada pilihan sependapat atau tidak dengan terawangan para paranormal, tapi lebih penghormatan pada orang yang lebih senior. Tak bedanya, kebiasaan bertemu dengan kyai-kyai di kampung. Bedanya, bertemu dengan kyai kampung serasa representasi keluhan umat di bawah.

Putera Bugis-Jember

2006-07-15T08:22:00.000-07:00

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, pria kelahiran Jember, Jawa Timur ini lahir bertepatan peringatan hari Kartini, 21 April 1981. Darah pesantren cukup kental dalam kultur pendidikannya. Sejak usia 5 tahun (1986) terpaksa di"pesantren"kan di Gresik-Jawa Timur, sekitar 300.000 km dari kampung halaman. Pesantren dini tersebut tak bertahan lama, hanya berlangsung triwulan dan kembali di dusun kecilnya, Gawok, Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember Selatan. Dalam usia 6 tahun langsung masuk sekolah dasar dalam cawu (catur wulan) II. Selama di SD, lazimnya anak di usianya, yang membuat berbeda, sikap manja dan cari perhatian cukup kental kepada kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru agama di pinggiran gunung wilayah samudera selatan sembari bertani itu (1993). Sekolah lanjutan pertama, ia habiskan di MTs Baitul Arqom, sekolah yang berafiliasi dengan Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Selain sekolah formal, Dian, demikian sapaan akrab kecilnya meluangkan waktunya untuknyantri di Pondok Pesantren Al-Multazam, 1 Km dari lokasi sekolah. Setelah menyelesaikan di MTs dan Ponpes (1996), Dian ABG, ikut memberanikan diri mendaftar di sekolah unggulan program DEPAG MAPK/ MAK (Madrasah Aliyah Program Khusus/ Madrasah Aliyah Keagamaan) . Program yang menjaring siswa lulusan MTs se-Indonesia akhirnya dapat dijalani Ferdian dengan diterimanya di program desain Alm. Munawir Syadzali itu. Setelah menyelesaikan MAPK/MAK, Ferdian -sapaan akrabnya sejak di bangku MTs- ia memeberanikan diri hijrah di kota metropolis Jakarta untuk melanjutkan study S-1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Pidana Politik Islam (1999).